RADARBANDUNG.id – Kemenkominfo menegaskan pemerintah tidak lantas serta-merta memblokir platform media sosial tanpa alasan yang jelas.
“Ada tahapan, kami tidak bisa serta-merta memblokir,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Pangerapan, saat jumpa pers virtual soal penanganan hoaks seputar COVID-19, Senin.
Hal itu merespons terkait kabar yang beredar terkait rencana pemerintah yang akan melakukan pemblokiran.
Semuel menegaskan, pemblokiran terhadap media sosial hanya jika mereka tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah untuk mengatasi hoaks.
Namun sebelum menutup, perlu ada bukti-bukti yang kuat bahwa hoaks itu meresahkan dan beredar pada platform itu, dan platform tak melakukan tindakan apapun untuk mengatasi hoaks tersebut.
“Pemerintah tidak bisa menutup tanpa alasan yang jelas,” kata Semuel.
Ia juga menyatakan akan ada peraturan menteri baru yang mempertegas sanksi, termasuk pemblokiran untuk penyelenggara yang membandel.
Dalam peraturan menteri tersebut, sebelum pemblokiran, platform media sosial akan terkena sanksi administratif berupa denda.
“Untuk memberikan efek jera juga,” kata Semuel.
Ketika pemerintah meminta platform untuk menurunkan konten yang terindikasi hoaks, harus juga menyertakan bukti hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Semuel juga menjelaskan mengenai penanganan hoaks secara hukum, yakni jika hoaks terbukti meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.
Baca Juga: Konten Media Sosial Pemicu Terbesar Depresi di Kalangan Remaja
Menurut Semuel, kementerian lebih memilih pendekatan literasi untuk menangkal hoaks.
Yakni dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat agar mereka memahami hoaks dan memberikan label hoaks kepada informasi-informasi yang tidak benar, agar masyarakat bisa membandingkan fakta.
Baca Juga: 59 Persen Penduduk Indonesia Melek Media Sosial, TikTok Kian Populer
“Tetapi, kalau ada orang yang bertujuan membuat keonaran akan berhubungan dengan polisi,” tegas Semuel.
Kemenkominfo meminta masyarakat yang menemukan hoaks pada media sosial untuk melaporkan temuan tersebut kepada pemerintah.
Kemudian kementerian akan menguji kebenaran fakta dalam konten tersebut sebelum memberi label hoaks.
(antara/jpnn)
