Agar aspirasi terpenuhi, buruh akan kawal rekomendasi UMK dari wali kota hingga pengesahan gubernur
RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Menyusul penetapan tidak adanya kenaikan UMP Jawa Barat tahun 2021 keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Dewan Pengupahan Kota Bandung akan menggelar rapat.
Ketua SBSI 92 Kota Bandung, Hermawan, Senin (2/10), berharap adanya kenaikan UMK Kota Bandung minimal sama dengan tahun lalu yang mencapai 8,25%.
Menurut Hermawan, para pengusaha mempunyai kemampuan memenuhi hak karyawan tersebut.
“Kan tidak semua pengusaha bangkrut. Ada juga kok pengusaha yang masih bisa bertahan, bahkan ada juga yang bahkan usahanya berkembang,” tutur Hermawan.
Selain itu, berkaca pada reseri 1998, dengan inflasi yang menyentuh angka 16%, tapi UMK bisa naik hingga 12%.
Pengajuan kenaikan ini, lanjut Hermawan, lantaran sesuai Permenakertrans, bahwa harus ada kenaikan UMK setiap tahun.
“Kalau ada pengusaha yang tidak mampu bisa mengajukan penangguhan. Semua sudah ada prosedur yang bisa ditempuh,” tegasnya.
-
Buruh kawal UMK rekomendasi wali kota
Agar permohonan terpenuhi, para buruh akan mengawal rekomendasi wali kota hingga pengesahan gubernur, sesuai aspirasi.
“Bahkan, jika pada akhirnya aspirasi tidak terpenuhi, kami akan melakukan mogok kerja dan melakukan demo ke balai kota,” ungkapnya.
Keputusan soal besaran UMK sendiri harus sudah gubernur sahkan pada 20 November, dengan rekomendasi wali Kota seminggu sebelumnya.
Terkait ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Arief Syaipudin mengatakan, pihaknya akan menggelar rapat bersama Dewan Pengupahan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Pemprov Jabar Pastikan UMP 2021 Tak Naik, Ini Alasannya
“Dalam Dewan Pengupahan ini sudah ada perwakilan buruh, asosiasi pengusaha, akademisi dan pemerintah Kota Bandung. Sehingga kita baru akan mengetahui hasilnya nanti ketika sudah rapat,” terangnya.
“Dari sana nanti, kita akan tahu, berapa kemungkinan kenaikan yang oleh pengusaha sanggupi dan berapa kenaikan yang buruh ajukan,” ucapnya.
Baca Juga: UMP 2021 Tak Naik, Buruh Jawa Barat Ancam Demo dan Mogok Massal
Arief sejauh ini baru bisa memastikan penentuan besaran kenaikan UMK pada bulan ini. Yntuk besarannya, Arief mengaku belum bisa mengetahuinya.
Selain itu juga untuk menghitung berapa kenaikan yang mungkin diberikan, Arief katakan tidak tahu pasti karena data inflasi ada pada BPS.
“Dari para buruh juga masih belum mengajukan berapa besarnya. Jadi untuk lebih pastinya akan ketahui setelah rapat dengan dewan pengupahan, termasuk BPS juga ada,” tuturnya.
(mur)
