RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) Jawa Barat, meminta Presiden Joko Widodo menjalin komunikasi secara intensif dengan tokoh agama, ormas keagamaan dan masyarakat adat.
“Ini demi menjaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara,” ujar Koordinator Fostrab Jawa Barat, Asep Abdurohman, Kamis (19/11/2020).
Sepertihalnya pernyataan sikap Fostrab pusat, kata Asep, sejak memasuki periode kedua, Presiden Jokowi memasuki fase terberatnya sebagai pemimpin tertinggi NKRI.
Terlebih, lanjut dia, semenjak pandemi Covid-19, aspek kesehatan dan ekonomi Indonesia mengalami guncangan hingga terancam masuk ke jurang resesi, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia mendekati minus 3,5 persen pada kuartal III.
Kondisi itu, lanjut dia, diperparah dengan para pembantu presiden, dalam hal ini menteri, yang terkadang tidak maksimal dalam menerjemahkan visi misi presiden.
“Beberapa menteri lamban dalam mengonsolidasikan satuan kerjanya. Sedangkan masyarakat sangat membutuhkan rasa aman dalam kondisi pandemi ini, nyaman dan ketenangan sehingga melahirkan sikap optimisme,” katanya.
Menurutnya, contoh paling real ketika pemerintah mengesahkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Padahal jelas penyusunan undang-undang ini sebagai penggerak perekonomian.
“Tetapi malah direspon negatif oleh sebagian kelompok masyarakat, dan berujung pada aksi massa besar-besaran. Ini akibat minimnya sosialisasi. Lalu diperparah lagi dengan salah pengetikan pasal pada draft final UU Cipta Kerja dan “surat perintah” kepada elemen mahasiswa untuk menghentikan aksi-aksinya,” terang Asep.
Tidak cukup sampai di situ, lanjut dia, tindakan blunder pembantu presiden juga terjadi dengan membagikan 20.000 masker Satgas Covid-19 untuk sebuah perkumpulan di Petamburan, Jakarta Pusat.
“Tindakan-tindakan seperti itulah yang kemudian menimbulkan asumsi negatif terhadap Presiden Jokowi. Lalu yang terjadi apa, negara dituduh dikelola dengan tidak profesinal,” katanya.
Sekjen Fostrab Jabar, Aziz Muslim menambahkan, pihaknya meminta Presiden Jokowi untuk segera mengambil langkah strategis dan obyektif dalam menghadapi situasi tersebut.
“Kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi sekaligus mengganti menteri, staf khusus, termasuk perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden,” tegas Aziz.
Ke depan, masukan-masukan dari para pembantu presiden harus lebih dicermati lagi, jangan sampai menjerumuskan presiden ke dalam persepsi wacana negatif .
Dikatakan, Fostrab Jabar juga meminta Presiden Joko Widodo sebagai Panglima Tertinggi untuk menertibkan para anggota TNI/Polri serta aparatur negara lainnya yang melakukan manuver yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.
