RADARBANDUNG.id – PEMERINTAH telah menerbitkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dan turunannya.
Dalam UU No. 11/2020 sempat membuat polemik karena para pekerja cemas hak cuti haid dan cuti melahirkan akan dihilangkan. Namun, pemerintah sudah membantah hal tersebut.
Pemerintah juga telah menerbitkan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan, yang memuat hak cuti haid dan hamil.
Hal itu terdapat pada pasal 40 ayat 1 yang menjelaskan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja atau buruh tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan.
Namun, di ayat 2 dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah jika pekerja atau buruh, berhalangan, melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya.
Dalam hal ini pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya karena kesalahan pengusaha sendiri atau kendala yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.
Kategori pekerja yang tetap berhak menerima upah meskipun tidak melakukan pekerjaannya karena berhalangan dijelaskan pada ayat 3, meliputi pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena sejumlah kondisi.
Kondisi tersebut antaranya, menikah, menikahkan anaknya, mengkhitankan anaknya, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami, istri, orang tua, mertua, anak, dan atau menantu meninggal dunia atau anggota keluarga selain sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang tinggal dalam 1 rumah meninggal dunia.
Lalu, kategori pekerja yang tetap berhak menerima upah meskipun tidak masuk bekerja atau tidak melakukan pekerjaan karena menjalankan hak waktu istirahat atau cutinya dijelaskan pada ayat 5, yakni apabila melaksanakan hak istirahat mingguan, cuti tahunan, istirahat panjang, istirahat sebelum dan sesudah melahirkan, atau istirahat karena mengalami keguguran kandungan.
Pasal 41 ayat 2 menjelaskan upah yang dibayarkan kepada pekerja perempuan yang tidak masuk bekerja dan tidak melakukan pekerjaan karena sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya disesuaikan dengan jumlah hari menjalani masa sakit haidnya, paling lama 2 hari.
(jpc)
