RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham untuk mencekal tiga orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial Pemda Bandung Barat (KBB).
“Pelarangan ke luar negeri selama 6 bulan ke depan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2021 terhadap tiga orang yang memiliki peran penting terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 di Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (29/3).
Meski begitu, Ali belum menyebutkan nama dari tiga pihak yang dicekal tersebut. Pelarangan ini bertujuan untuk kepentingan pemeriksaan.
Menurut Ali, hal itu agar pihak-pihak tersebut tetap berada di Indonesia saat dibutuhkan untuk pemeriksaan.
KPK telah meningkatkan kasus tersebut ke tahap penyidikan, artinya sudah ada tersangka. Namun, KPK belum menyebutkan nama tersangka dan berjanji akan memberi informasi perinci setelah melakukan upaya penahanan.
Baca Juga: Penyidik KPK Geledah Ruang Dinas di Kantor Dinsos, Disdik dan Dinkes KBB
“KPK memastikan akan menyampaikan detail perkara dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidikan cukup dan kemudian upaya paksa penahanan terhadap para tersangka dimaksud dilakukan,” ucap Ali Fikri.
Dalam pengusutan dugaan rasuah mengenai pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinsos KBB tahun 2020 penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi dan menggeledah sejumlah tempat.
Baca Juga: KPK Obok-obok Dinas Bandung Barat, Sekda Buka Suara
Penyidik mengamankan berbagai dokumen hingga barang bukti elektronik yang terkait dengan pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinsos KBB tahun 2020.
