RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan digabung dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) menjadi Kemendikbud-Ristek. Anggota DPR RI komisi X, Ledia Hanifa mmenilai peleburan ini merupakan kecerobohan pemerintah yang berulang.
Perempuan kader PKS ini mengaku tidak tahu siapa yang akan memimpin kursi kementerian itu setelah dilebur. Ia lebih menyoroti proses adaptasi yang pasti membutuhkan waktu.
“Kita belum tau siapa yang mau gantikan Nadiem (Makarim sebagai Mendikbud), apakah nadim diganti atau engga saya gak tau,” ucap dia saat ditemui di Bandung, Rabu (14/4/2021).
“Tapi menurut saya (peleburan) itu kecerobahan yang besar, karena 2014 itu Dikti baru ditarik ke Ristek dijadiin satu, itu saja memerlukan adaptasi yang cukup lama, karena harus (ada penyesuaian) nomenklaturnya,” kata dia lagi.
Saat dikti kembali ke dikbud 4 bulan 5 bulan nyaris tidak ada pembahasan. Sekarang ristek ditarik kembali, permasalahan yang sama akan terulang. Hal ini akan memberatkan.
“Terus kedua amanatnya di undang-undang salah satu dasar pembentukan badan hukum riset teknologi nasional itu. Jadi amanatnya itu harus ada desain strategis. Jadi riset gak boleh asal-asalan atau terserah mau-maunya saja,” kata dia.
Ia meminta pemerintah harus memiliki arah yang jelas dalam membuat sebuah kebijakan. Ia mengilustrasikan Korea Selatan yang jelas ketika menentukan kebijakan, seperti penelitian batre secara jangka panjang didanai. Artinya, dengan peleburan kementerian itu, riset yang sudah berjalan di Indonesia bisa terganggu.
“Kedua yang ditambahkan itu menteri investas, padahal kita sudah punya BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), itu setara dengan kementerian karena lembaga pemerintah non kementerian cuman gak dipanggil.menteri aja,” terang dia.
“Tapi bkpm lebih parah kita sudah punya LPI yang dibentuk oleh undang-undang cipta kerja yang dia harus lebih gesit. Buat saya dua-duanya mubazir,” imbuh Ledia.
Disinggung soal posisi Nadiem Makarim, Ledia menilai bahwa sosoknya buka ahli mengenai riset meski harus diakui bahwa dari sisi manajemennya kuat. Namun, di sisi lain, kementerian bukan perusahaan.
“Tapi ini kan pendidikan bukan manajemen, bukan perusahaan, memang harus melibatkan tokoh-tokoh pendidikan,” pungkasnya.
