News

Giliran BEM Malang Raya Layangkan Kritik ke Presiden Jokowi

Radar Bandung - 29/06/2021, 19:42 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Giliran BEM Malang Raya Layangkan Kritik ke Presiden Jokowi
Pernyataan BEM UI yang menggelari Presiden Jokowi sebagai 'The King of Lip Service' berujung pada pemanggilan Rektorat

RADARBANDUNG.id – Giliran BEM Malang Raya memberikan kritik kepada Presiden Jokowi usai kritik dari BEM UI dan Aliansi Mahasiswa UGM. Menurutnya, segala bunyi yang terdengar dari istana hanya bualan.

Diketahui, setelah BEM UI, Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) juga memberikan gelar ke Presiden Jokowi sebagai juara umum lomba ‘Ketidaksesuaian Omongan dengan Kenyataan’.

Sebelumnya, BEM UI lebih dulu menyebut Presiden Jokowi sebagai ‘The King of Lip Service’.

Ketua BEM Malang Raya Zulfikri Nurfadhilla menilai semua ucapan yang keluar dari Istana Negara saat ini hanya berujung omong kosong dan jadi alat pukul bagi yang melawan.

“Di saat yang sama, segala bunyi yang terdengar dari Istana hanya berujung pada bualan semata yang pada akhirnya menjadi alat pukul bagi siapapun yang melawan dengan relasi kuasa,” kata Zulfikri dikutip, Selasa (29/6).

Hal itu ia sampaikan untuk mendukung BEM Universitas Indonesia (UI) yang memberikan julukan kepada Presiden Jokowi sebagai ‘King of Lip Service’.

Zulfikri menilai konten yang dibuat BEM UI telah menyajikan fakta dan realitas yang sejalan dengan permasalahan di masyarakat.

Ketua BEM Malang Raya ini menyoroti, selama ini kebebasan sipil banyak yang diberangus oleh represifitas aparat hingga pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat.

“Melalui pasal karet UU ITE, pelemahan KPK yang dilakukan secara masif dan sistematis, dan adanya intervensi Presiden dalam supremasi hukum,” jelasnya seperti dilansir CNNIndonesia.

Melihat persoalan tersebut, Zulfikri mengecam berbagai tindakan represif yang dilakukan aparat terhadap warga sipil.

Ia juga mendesak pemerintah untuk bisa menjamin kebebasan ekspresi dan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang sudah diatur dalam peraturan yang berlaku.

“Menuntut pemerintah kembali hadir dalam menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tertulis dalam UUD 1945 Pasal 28 & UU No. 9 tahun 1988,” katanya.

Selain itu, ia mendesak para birokrat Universitas Indonesia untuk bisa menjamin kebebasan berpendapat mahasiswa yang telah dijamin konstitusi.

“Menuntut birokrat Universitas Indonesia untuk dapat meluruskan nalar akademiknya bahwa kebebasan berpendapat yang substantif serta korektif terhadap negara,” kata Zulfikri.

BEM Malang Raya sendiri merupakan sebuah wadah berkumpul bagi seluruh BEM Universitas yang ada di Malang, Jawa Timur dan sekitarnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi menilai kritik mahasiswa kepada dirinya belakangan ini merupakan sebuah hal yang biasa pada era demokrasi sebagai bentuk ekspresi mahasiswa.

Hal tersebut Presiden sampaikan dalam sesi wawancara di Istana Merdeka, Jakarta yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa (29/6).

“Ya, itu ‘kan sudah sejak lama, ya. Dulu ada yang bilang saya ini klemar-klemer, ada yang bilang juga saya itu plonga-plongo, kemudian ganti lagi ada yang bilang saya ini otoriter,” ujar Presiden Jokowi.

“Kemudian ada juga yang ngomong saya ini ‘bebek lumpuh’ dan baru-baru ini, saya ini bapak bipang, dan terakhir ada yang menyampaikan the king of lip service,” sambungnya.

Ia mengatakan bahwa hal itu bentuk ekspresi mahasiswa, dan dalam negara demokrasi hal tersebut boleh dilakukan.

“Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi, kritik itu, ya, boleh-boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi,” katanya.

Meski demikian, Jokowi mengingatkan bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya tata krama dan kesopansantunan.

“Tapi ingat kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan. Ya, saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresiakan pendapat. Tapi yang saat ini penting kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan pandemi COVID-19,” tandasnya. (ral/int/pojoksatu)

Baca Juga:


Terkait News
Kunjungi SMA Taruna Nusantara di Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usulkan Bangun Trotoar
News
Kunjungi SMA Taruna Nusantara di Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usulkan Bangun Trotoar

RADARBANDUNG.ID, KOTA CIMAHI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum lama ini mengunjungi SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sering mengenakan pakaian dinas serba putih tersebut memberikan wejangan penting untuk siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, serta Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan alumnus. Dari […]

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegaskan Tidak Masalah Diterpa Isu dan Badai, yang Penting Cepat dan Menangani
News
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegaskan Tidak Masalah Diterpa Isu dan Badai, yang Penting Cepat dan Menangani

RADARBANDUNG.ID, KOTA CIMAHI- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pidato saat mengunjungi SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerangkan, tidak mungkin menghadapi satu sekolah. “Saya menghadapi tawuran, segala macem yang kemaren,” Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, mengambil pijakan yang cepat, walaupun tanpa kajian. “Engga ada urusan, ini […]

ITB Apresiasi Presiden, Kapolri dan DPR Atas Penangguhan Penahanan Mahasiswinya
News
ITB Apresiasi Presiden, Kapolri dan DPR Atas Penangguhan Penahanan Mahasiswinya

RADARBANDUNG.id, JAKARTA- Institut Teknologi Bandung (ITB) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas penangguhan penahanan mahasiswinya berinisial SSS terkait meme Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). ITB akan memberikan pembinaan dan edukasi kepada mahasiswinya itu agar tindakan serupa tidak terulang. “ITB mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik […]

Lapor ke Prabowo, Driver Ojol se-Jabar Tolak Rencana Merger Grab-GoTo
News
Lapor ke Prabowo, Driver Ojol se-Jabar Tolak Rencana Merger Grab-GoTo

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Perkumpulan Online Roda Dua Se-Jawa Barat atau POROS menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang berisi penolakan rencana merger Grab-Goto atau akuisisi Goto. Surat terbuka itu disampaikan pada 10 Mei 2025 dengan menegaskan tujuh alasan penolakan aksi korporasi yang tengah ramai itu karena sangat berdampak tak hanya bagi driver, konsumen, tapi […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.