News

Survei Fixpol: Mayoritas Publik Tak Setuju Jokowi 3 Periode

Radar Bandung - 24/08/2021, 09:00 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Survei Fixpol: Mayoritas Publik Tak Setuju Jokowi 3 Periode
Direktur Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA mengatakan, mayoritas publik ternyata tak setuju dengan wacana presiden menjabat lebih dari dua periode. (istimewa)

RADARBANDUNG.id- Mayoritas Publik Tak Setuju Jokowi 3 Periode- LEMBAGA survei Fixpoll Indonesia menyebutkan, mayoritas publik ternyata tak setuju dengan wacana presiden menjabat lebih dari 2 periode.

Hal itu terekam dalam survei yang mereka gelar 16-27 Juli dengan model multistage random sampling dan sampel sebanyak 1.240 orang. Margin of error 2,89 persen.

“Terkait isu Jokowi 3 periode, mayoritas responden tidak setuju sebanyak 53,4 persen. Hanya 13,1 persen yang setuju. Sisanya 15,4 persen tidak tahu atau tidak jawab,” ungkap Direktur Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA Anas dalam keterangan tertulisnya pada Jawapos.com, Senin (23/08).

Selain itu, lanjut Anas, survei preferensi politik masyarakat juga menunjukkan mayoritas responden sebanyak 43,8 persen tidak mendukung pendeklarasian pasangan Jokowi-Prabowo untuk Pilpres 2024 yang didorong suatu kelompok politik.

Hanya 14,4 persen yang setuju wacana Jokowi 3 periode

Hanya ada 14,4 persen yang setuju. Netral sebanyak 26 persen dan sisanya 15,8 persen tidak tahu atau tidak jawab.

Anas juga menuturkan, persepsi publik ini sejalan dengan opini responden yang mayoritas menolak adanya rencana amandemen UUD 1945 agar presiden menjabat lebih dari 2 periode.

Ada 57,5 persen tidak setuju presiden menjabat lebih dari 2 periode. Hanya ada 11,4 persen responden yang mendukung presiden menjabat lebih dari 2 periode.

“Sekitar 66,7 persen responden juga tidak sepakat bila terkait rencana amandemen agar Presiden dipilih MPR. Persentasenya sama dengan responden yang menolak Gubernur/Bupati/Wali kota dipilh DPRD setempat,” tuturnya.

Revisi mengakomodir capres independen

Namun ada fakta yang menarik dari hasil survei. Mayoritas masyarakat menginginkan ada revisi atau amandemen untuk mengakomodir capres nonpartai atau independen.

Kata Anas, ada 33,9 persen yang setuju ada amandemen agar capres bisa berasal dari independen.

“Ini tentu data menarik. Sisanya ada 20,9 persen yang menolak diamandemen demi capres independen. Ini lebih rendah bahkan dari responden yang netral sebanyak 24,3 persen,” tuturnya.

Dalam paparan survei ini, turut hadir sejumlah politikus baik dari partai pendukung pemerintah maupun partai oposisi.

Di antaranya Ketua DPP PDI Perjuangan Junimart Girsang, Waketum PKB Jazilul Fawaid, politikus Gerindra Habiburokhman, politikus PKS Kurniasih Mufida dan politikus Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (jpc)

Baca Juga:


Terkait News
Kunjungi SMA Taruna Nusantara di Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usulkan Bangun Trotoar
News
Kunjungi SMA Taruna Nusantara di Kota Cimahi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usulkan Bangun Trotoar

RADARBANDUNG.ID, KOTA CIMAHI – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi belum lama ini mengunjungi SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang sering mengenakan pakaian dinas serba putih tersebut memberikan wejangan penting untuk siswa-siswi SMA Taruna Nusantara, serta Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan alumnus. Dari […]

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegaskan Tidak Masalah Diterpa Isu dan Badai, yang Penting Cepat dan Menangani
News
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Tegaskan Tidak Masalah Diterpa Isu dan Badai, yang Penting Cepat dan Menangani

RADARBANDUNG.ID, KOTA CIMAHI- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pidato saat mengunjungi SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menerangkan, tidak mungkin menghadapi satu sekolah. “Saya menghadapi tawuran, segala macem yang kemaren,” Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi Mulyadi mengatakan, mengambil pijakan yang cepat, walaupun tanpa kajian. “Engga ada urusan, ini […]

ITB Apresiasi Presiden, Kapolri dan DPR Atas Penangguhan Penahanan Mahasiswinya
News
ITB Apresiasi Presiden, Kapolri dan DPR Atas Penangguhan Penahanan Mahasiswinya

RADARBANDUNG.id, JAKARTA- Institut Teknologi Bandung (ITB) mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas penangguhan penahanan mahasiswinya berinisial SSS terkait meme Prabowo dan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi). ITB akan memberikan pembinaan dan edukasi kepada mahasiswinya itu agar tindakan serupa tidak terulang. “ITB mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Republik […]

Lapor ke Prabowo, Driver Ojol se-Jabar Tolak Rencana Merger Grab-GoTo
News
Lapor ke Prabowo, Driver Ojol se-Jabar Tolak Rencana Merger Grab-GoTo

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Perkumpulan Online Roda Dua Se-Jawa Barat atau POROS menyampaikan surat terbuka kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang berisi penolakan rencana merger Grab-Goto atau akuisisi Goto. Surat terbuka itu disampaikan pada 10 Mei 2025 dengan menegaskan tujuh alasan penolakan aksi korporasi yang tengah ramai itu karena sangat berdampak tak hanya bagi driver, konsumen, tapi […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.