RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional menjadi salah satu hal krusial untuk membuat Indonesia tangguh serta tumbuh.
Ini menjadi tema besar peringatan Hari Standar Dunia dan Bulan Mutu Nasional (BMN) yang dihelat Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (3/11/2021).
Kepala BSN, Kukuh S. Achmad mengatakan di masa pandemi Covid-19 pun, BSN menjadi pilar yang strategis untuk mengurangi dampak terburuk dari penyebaran Covid-19 dan menangkap peluang dibalik pandemi.
“Dalam mendukung upaya-upaya kita menuju Indonesia terus bergerak menuju Indonesia maju, BSN telah menyediakan SNI, Standar Nasional Indonesia, pembinaan penerapan SNI dan laboratorium acuan. Acuan SNI untuk persyaratan kualitas alat perlindungan diri, persyaratan alat-alat medik untuk sistem pernafasan, serta Sistem Manajemen Bioresiko pada Laboratorium dan organisasi terkait lainnya,” kata dia.
“Pembinaan penerapan SNI disediakan tidak hanya untuk UMKM, tapi juga seluruh pelaku usaha. Laboratorium acuan disediakan untuk mengurangi ketergantungan pada negara lain,” ia melanjutkan.
Selain SNI tersebut diatas, BSN juga telah menetapkan SNI yang berkaitan dengan protokol kesehatan lainnya seperti masker. Hingga saat ini, tercatat lebih dari 14 merek masker kain dan medis yang sudah sesuai dengan syarat mutu SNI, delapan di antaranya masker kain yang diproduksi di Jawa Barat.
Kukuh berharap dapat membangkitkan semangat masyarakat Indonesia akan pentingnya mutu dan infrastruktur mutu nasional. Dengan narasumber yang berasal dari berbagai disiplin ilmu sehingga bisa memberikan pandangannya mengenai peran standar dalam mendukung kebangkitan Indonesia.
Sementara, untuk mendukung iklim usaha, Menteri Investasi Indonesia & Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia dalam kesempatan yang sama mengungkapkan Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki iklim berusaha bagi UMKM yang terlihat dari skor starting business mencapai 81,22.
Pemerintah berupaya menggabungkan proses pendaftaran perizinan yang berbeda sehingga dapat memangkas waktu yakni dengan menetapkan Undang-undang Cipta Kerja dan turunannya yang melakukan terobosan dalam pengurusan perizinan.
Sebagaimana diketahui, baru-baru ini Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah meluncurkan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem online single submission (OSS) berbasis risiko. Sistem ini memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan secara cepat, efektif, dan efisien.