News

Ekonomi Sri Lanka Bangkrut, Indonesia Wajib Waspada, Terutama soal Utang Negara

Radar Bandung - 24/04/2022, 14:52 WIB
AY
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Warga Sri Lanka melakukan protes denan berunjuk rasa terkait krisis ekonomi di negara tersebut (NDTV)

RADARBANDUNG.id- Kebangkrutan ekonomi Sri Lanka dan Pakistan menjadi pelajaran penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Ekonomi Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai menilai peristiwa yang terjadi dibelahan lain dunia itu bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia, jika tidak ada antisipasi.

“Pengalaman bangsa lain harus menjadi perhatian bersama bagi negara Indonesia yang sangat dinamis perkembangannya. Yang sebenarnya cukup fragile, tetapi juga lumayan strong,” ucap Wijayanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/4).

Menurutnya, krisis di Sri Lanka tak lepas dari kondisi Asia Selatan yang sangat unik. Wijayanto memaparkan beberapa kondisi menjadi penyebab krisis tersebut. Dia mencontohkan kawasan Sri Lanka dihuni oleh 25 persen penduduk bumi.

Hal itu menyebabkan kehidupan politik menjadi sangat mendominasi. “Kawasan Asia Selatan sarat konflik kepentingan internal dan persaingan politik antar negara-negara Pakistan, Bangladesh dan India sendiri yang pada 1947 merdeka,” ucapnya.

Kawasan itu, lanjut Wijayanto, menjadi titik strategis dari negara-negara besar Rusia, Amerika Serikat (AS) dan China. Rusia berkepentingan mencari partner negara yang mempunyai akses ke laut hangat, dan AS mencari proxy Pakistan. Untuk mengimbangi pengaruh Rusia di Asia Selatan.

Pengaruhnya, lanjut dia, di Pakistan ada perseterusan AS dan China, di Nepal ada persaingan India dan China. Di Srilanka pun ada perseteruan antara India dan China.

Baca Juga: Ekonomi Indonesia Pada 2022 Diprediksi Tumbuh Sampai 4,6 Persen

Eks Stafsus Wapres Bidang Ekonomi itu menyebut Asia Selatan juga merupakan kawasan supplier buruh migran ke seluruh dunia. Terbesar dari India dan Pakistan baru Bangladesh dan Srilanka.

“Banyaknya buruh migran itu juga menjadi transfer devisa penting bagi negara India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Langka,” ungkapnya.

Berita berlanjut di halaman berikutnya: