RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Kepala kantor wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Sudjonggo meminta kepada Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Jabar untuk menghindari ego sektoral.
Pernyataan tersebut disampaikan Kakanwil Kumham Jabar Sudjonggo saat sambutan pada rapat Timpora yang bertemakan Sinergitas Pengawasan Orang Asing dalam Masa Pemulihan Ekonomi Nasional di Wilayah Provinsi Jawa Barat di Cimanuk Ballroom Hotel Papandayan, Rabu (27/7/2022).
“Ego sektoral pada Timpora ini justru akan menjadi kontra produktif terhadap pelaksanaan tugas-tugas sesama tim di lapangan saat melaksanakan pengawasan orang asing di Jabar,” ucap Sudjonggo.
Baca Juga: Imigrasi Bandung Perkuat TIMPORA di KBB
Menurutnya, masalah orang asing memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek baik ekonomi, pertahanan dan keamanan, ketenagakerjaan, sosial, budaya demokrasi lainnya.
“Lalu lintas orang asing tidak hanya memberikan keuntungan bagi negara seperti adanya investasi, transfer ilmu pengetahuan juga dalam rangka peningkatan devisa bagi negara, namun juga turut menghadirkan beragam ancaman,” tuturnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pengawasan Orang Asing, Kemenkumham Jabar Kukuhkan Timpora Cianjur
Ancaman tersebut diantaranya seperti adanya perdagangan manusia, penyelundupan manusia, cyber crime, peredaran narkoba, pencucian uang (money laundering), aksi terorisme, termasuk juga pelanggaran keimigrasian.
Oleh karenanya, pelaksanaan pengawasan orang asing akan semakin optimal apabila dilakukan secara bekerja sama dengan Timpora yang sudah dibentuk selama ini. “Saya sangat berharap dengan adanya kegiatan rapat ini bisa menjadi wadah komunikasi tukar informasi sebagai perwujudan terjalinnya sinergi dan kolaborasi antara timpora tingkat provinsi. Sekaligus memberikan penguatan dalam melakukan tugas pengawasan orang asing di Jawa Barat,” harap Sudjonggo.
Sudjonggo menyebut, sinergi dan kolaborasi yang kompak pada Timpora pastinya akan berdampak nyata bagi terwujudnya stabilitas keamanan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Saya percaya bahwa keberadaan Timpora saat ini ditingkat provinsi tentunya akan bekerja sesuai aturan mengedepankan profesional, dengan pola kerja yang kolaboratif dan partisipatif untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah,” imbuhnya.
Keberadaan Timpora Jabar di tingkat provinsi akan bekerja sesuai profesional dengan pola kerja yang kolaboratif dan partisipatif untuk mewujudkan akun stabilitas pemerintah.
Sudjonggo menambahkan, keberadaan Timpora yaitu sebagai alat untuk menyamakan visi dan misi dalam mewujudkan program pengawasan orang asing, terutama dalam kondisi pasca pandemi Covid-19 mendukung program mewujudkan pemulihan ekonomi secara nasional. (ca2)
