RADARBANDUNG.id, JAKARTA- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memiliki 3 skenario dalam menangani bengkaknya dana subsidi energi terkait BBM bersubsidi meliputi Pertalite dan Solar.
Pertama, menambah anggaran dana subsidi energi mencapai Rp 198 triliun. Kedua, mengendalikan volume konsumsi dan terakhir menaikkan harga BBM. Sri Mulyani menyebut tidak ada yang enak dari 3 skenario yang menjadi pilihan di tengan subsidi BBM yang bengkak hingga Rp 502,4 triliun.
“Tiga-tiganya nggak enak. Sama sekali nggak enak,” kata Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (23/8/2022).
Baca Juga: Jokowi: Coba Bayangkan, Kalau Pertalite Naik Jadi Rp17.100, Demonya Berapa Bulan?
Jika opsi mengendalikan volume konsumsi BBM yang dipilih, kata Menkeu, maka pemerintah harus memikirkan angka batas pembelian atau kriteria konsumen.
Menurut Sri Mulyani, jika pemerintah tidak bertindak apapun, maka APBN akan sangat berat. “Karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp 158 triliun jadi Rp 502 triliun, itu kan sudah naik tiga kali lipat. Ternyata masih kurang lagi,” ucapnya.
Baca Juga: Utang Indonesia Capai Rp 7.014 Triliun, Sri Mulyani Bilang Begini
Terkait kebijakan pemerintah soal bengkaknya subsidi BBM, Sri Mulyani menjelaskan sejumlah kementerian dan PT Pertamina (Persero) masih melakukan koordinasi dan belum selesai melakukan perhitungan.
’’Para menteri sekarang sedang saling berkoordinasi. Kalau hitungannya belum selesai, sebaiknya kita terus saling berkoordinasi dan memang itu yang kita lakukan saat ini,” jelasnya.
Ia berjanji, apapun keputusannya, akan segera disampaikan dalam rapat. Sejumlah menteri yang terlibat dalam pembahasan ini, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri ESDM Arifin Tasrif; Menteri BUMN Erick Thohir.
“Bersama Pertamina dan PLN juga kita terus diminta membuat exercise. Cuma ya memang jangan lama karena semakin lama ya nambah lagi,” tegas dia. (jawapos)