RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Pembangunan Masjid Al Jabbar di Bandung, Jawa Barat sempat menyedot perhatian publik.
Beberapa diantaranya menyampaikan kritik dan masukan terkait penggunaan anggaran untuk membangun masjid tersebut.
Terkait hal itu, pakar kebijakan publik Agus Pambagio menyatakan bahwa selama penggunaan anggaran sesuai dengan perencanaan dan persetujuan, tidak ada pelanggaran.
Dia yakin sebelum pembangunan berjalan ada proses panjang. Apalagi bila anggaran yang digunakan multiyears atau tahun jamak.
”Sampai satuan tiganya disetujui untuk membangun masjid kan nggak ada masalah kalau uang itu digunakan untuk membangun masjid,” ungkap dia.
Penggunaan anggaran menjadi masalah bila tidak sesuai perencanaan dan persetujuan yang sudah dibahas bersama berbagai pihak.
Dia mencontohkan anggaran untuk membangun masjid digunakan untuk membangun fasilitas lain.
Masyarakat, kata dia, berhak menyoroti penggunaan anggaran oleh pemerintah. Namun, masyarakat juga harus ingat ada proses sebelum anggaran digunakan.
Menurut Agus, ada tahap terbuka dalam setiap pembahasan anggaran. Masyarakat bisa menyampaikan kritik dan masukan dalam tahap tersebut.
”Masyarakat harus tahu, harus paham, bahwa mata anggaran itu sebelum digunakan harus disetujui oleh DPRD. Ketika DPRD sudah setuju sampai satuan tiga, ya sudah selesai,” bebernya.
Tidak sampai disitu, penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah juga diawasi oleh DPRD. Termasuk penggunaan anggaran tahun jamak. Setiap tahunnya pemerintah harus melapor kepada DPRD.
“Setiap tahun ada pertanggungjawaban gubernur kepada DPRD,” imbuh Agus.
Dia pun menegaskan, masyarakat boleh menyampaikan protes, namun lebih baik hal itu disampaikan saat perencanaan.
Terpisah, Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai, selama ini Ridwan Kamil sebagai gubernur Jawa Barat sudah memberikan perhatian penuh terhadap kebutuhan masyarakat.
Bukan hanya kebutuhan rumah ibadah, Eddy menyebutkan bahwa Ridwan Kamil turut memberi atensi terhadap kebutuhan para pelaku UMKM.
Pria yang akrab dipanggil RK juga membangun Jawa Barat secara merata.
Karena itu, Eddy mendukung pembangunan Masjid Al Jabbar yang dilakukan sejak kepemimpinan gubernur sebelum RK.
”Pembangunan masjid mendapatkan perhatian Ridwan Kamil dan banyak juga program lain seperti petani milenial, dukungan untuk UMKM, bahkan (Jawa Barat menjadi) provinsi dengan capaian investasi tertinggi se-Indonesia,” kata Eddy.
Digitalisasi teknologi informasi yang dilakukan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM), lanjut Eddy, menjadi salah satu program Pemerintah Daerah Jawa Barat yang patut diapresiasi.
Sebab, program tersebut juga menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. ”Seiring dengan itu terjadi transfer of knowledge yang tentu baik untuk membangun SDM Aparatur Sipil Negara,” ujarnya.
Pejabat yang bertugas sebagai wakil ketua Komisi VII DPR RI itu pun memuji RK yang tidak pernah menutup diri.
Menurut dia, RK adalah salah satu kepala daerah yang sangat terbuka dan selalu siap menerima kritik maupun masukan dari berbagai kalangan.
”Kita lihat Kang Emil juga merespon kritik dengan rasionalisasi dan gagasan-gagasannya,” jelas Eddy.
Tidak melulu lewat forum-forum formal, lanjut Eddy, RK seringkali menerima kritik, masukan, dan melakukan diskusi di forum-forum non formal.
Bahkan, RK kerap menggunakan ruang-ruang digital. Misalnya melalui media sosial. Sehingga diskusi tidak hanya partisipatif, melainkan juga terbuka. ”Termasuk berbagai masukan untuk Masjid Al Jabbar,” imbuhnya.
Sebagai Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Cianjur, Eddy merasakan langsung gerak cepat Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam pemulihan bencana gempa di Cianjur.
”Sebagai gubernur, Ridwan Kamil memberikan prioritas pada penanganan gempa Cianjur dan membantu korban. Kami bahu-membahu membantu pemulihan bencana. Semua dilaksanakan dengan taktis dan cepat,” kata dia. (*)
