RADARBANDUNG.ID – Pemerintah akan menaikkan gaji untuk ASN Pusat dan Daerah/ TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk Pensiunan sebesar 12 persen di 2024. Tak hanya komponen gaji, tunjangan kinerja (tukin) pun diusulkan naik.
Rencana kenaikan gaji PNS dan pensiunan mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Ketua Umum Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Nasional Zudan Arid Fakrullah mengaku bersyukur atas kenaikan gaji yang dijanjikan. Mengingat, sudah bertahun-tahun gaji ASN tidak mengalami kenaikan.
Sebagai informasi, kenaikan gaji ini merupakan yang pertama bagi PNS dan pensiunan setelah terakhir kali naik pada 2019.
Kala itu, Jokowi memutuskan untuk menaikkan gaji PNS sebesar 5 persen.
Pada 2015, Presiden juga menaikkan gaji PNS dengan besaran yang sama. ”Alhamdulillah disyukuri,” ujarnya, kemarin.
Kendati demikian, ia tak banyak berkomentar soal cukup tidaknya kenaikan tersebut bagi para PNS. Menurutnya, itu relative. Terlebih, ASN dinilainya telah terbiasa mencukup-cukupkan diri atas yang diperoleh.
Disinggung soal dampak kenaikan gaji ini terhadap kinerja, Zudan menekankan, bahwa ASN selalu bekerja keras dalam menjalankan tugasnya. Baik itu dalam kondisi ada atau tidaknya kenaikan gaji. ”Insya Allah. Sudah bertahun tahun gaji ASN tidak naik pun para ASN tetap semangat bekerja,” pungkasnya.
Ungkapan senada turut dilontarkan Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim. Pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden untuk menaikkan gaji PNS dan pensiunan, termasuk untuk guru.
Akan tetapi, menurutnya, itu saja tak cukup. Ada komitmen lain yang paling ditunggu. ”Tapi, yang lebih penting lagi bagaimana presiden punya komitmen di masa akhir jabatannya untuk mengangkat guru-guru honorer menjadi ASN. Diantaranya, menjadi PPPK,” ungkapnya.
Jika tak diselesaikan saat ini, urusan guru honorer ini akan jadi pekerjaan rumah yang diwariskan pada pemerintah selanjutnya. Hal ini bisa menjadikan pemerintahan era Jokowi mendapat penilaian tak mampu menyelesaikan masalah.
”Selain itu, janji mengangkat sejuta guru PPPK oleh Mas Nadiem juga belum terbukti, belum terpenuhi,” keluhnya.
Bukan hanya soal pengangkatan honorer, Jokowi juga diminta untuk kembali membuka seleksi guru PNS. Pasalnya, rekrutmen PPPK dinilai hanya untuk solusi jangka pendek. Status PPPK tak lantas menjadikan guru akan stay lama di daerah-daerah yang kekurangan guru, terutama daerah 3T.
Tuntutan-tuntutan tersebut diharapkannya bisa terwujud di akhir jabatan Jokowi. Terlebih, menurutnya, saat ini, Indonesia sedang mengalami darurat guru ASN di sekolah negeri. Hingga 2024, ada kebutuhan 1,3 juta guru di sekolah negeri. ”Sementara, sampai 2023, pemerintah hanya mampu merekrut 544 ribu saja guru PPPK,” tegasnya.
Belum lagi, lanjut dia, solusi penerapan marketplace guru oleh Mendikbudristek yang dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru. Salah satunya, adanya praktik kongkalikong atau KKN lantaran guru bisa direkrut langsung oleh pihak sekolah. (dee/mia/idr/jp)
