RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Partai Buruh Said Iqbal menilai kebijakan WFH diskriminasi.
Karena, hanya berkalu untuk pegawai kantoran. Padahal, para buruh juga terdampak polusi udara di Jabodebek.
Mereka harus naik motor dan menghirup polusi setiap harinya.
Diakuinya, untuk pekerja pabrik memang sulit untuk WFH. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk bisa diatur kerja shift dan jam kerja.
Selain itu, pengusaha juga bisa memberikan perlindungan untuk para pekerjanya. Seperti masker hingga pemeriksaan Medical Check Ulang (MCU) perbulan.
”Di sini lah diperlukan kebesaran hati bagi pengusaha dan penguasa untuk menambahkan pelayanan untuk keselamatan buruh pabrik, yang juga manusia,” tegasnya.
Selain itu, kata dia, imbauan agar masyarakat beralih menggunakan moda transportasi publik semakin masif digencarkan. Tapi, ironisnya, aturan tersebut tidak diberlakukan bagi pejabat, baik di instansi maupun lembaga negara.
”Mereka hanya bisa meminta masyarakat untuk beralih ke transportasi publik. Harusnya dicontohkan, baru meminta,” pungkasnya. (gih/agf/mia/lyn/jp)
