RADARBANDUNG.ID, BANDUNG – Ketua Forkodetada (Forum Koordinasi Desian Penataan Daerah) Jawa Barat, Holil Aksan Umarzen, mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam merealisasikan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2021 mengenai Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan.
Dalam pandangannya, sejak di terbitkan lebih dari 2 tahun lalu, permasalah-permasalahan krusial di Jawa Barat belum juga teratasi.
“Jumlah penduduk miskin masih diatas 4 juta jiwa. kesenjangan (gini ratio) masih diangka 0,412, artinya lebih tinggi dari nasional. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka di Jabar masih di atas 8,3 persen, lebih besar dari nasional yaitu 6,26 persen,” tuturnya.
Padahal, kata Holil, sejatinya Perpres tersebut dikeluarkan untuk mendongkrak pertumbuhan lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan kemiskinan di Jawa Barat.
Sosok yang aktif sebagai Dewan Pangaping Kongres Sunda ini masih melihat ketimpangan yang lebar antara Wilayah Jawa Barat Selatan dibanding dengan wilayah lainnya.
“Ketimpangan itu jelas terlihat. Jawa Barat Selatan jauh tertinggal, terutama di wilayah Garut Selatan dan Tasikmalaya Selatan,” kata Holil.
Buruknya kondisi ekonomi, ujar Fungsionaris Golkar itu, menimbulkan permasalahan sosial yang kompleks. Holil kemudian menyoroti soal tingginya angka perceraian di Jawa Barat.
“Angka perceraian di Jawa Barat tertinggi secara nasional. Dan yang paling terdampak pasti perempuan dan anak-anak,” sesalnya.
“Maka, tak heran jika Jawa Barat masih jadi pengirim TKW ke luar negeri tertinggi. Ujung-ujungnya marak kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang,red),” lanjut Holil.
Ketua Umum PM Gatra (Paguyuban Masyarakat Garut Utara) ini mendesak pemerintah pusat maupun provinsi agar serius dalam memutus lingkaran setan kemiskinan dan kesenjangan di Jawa Barat Selatan.
” Pemerintah daerah juga harus cepat merespon dengan langkah-langkah dan gagasan cerdas bagaimana Perpres tersebut bisa direalisasikan supaya dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Holil.
Soal infrastruktur, ia mendorong kepada Pemerintah Pusat agar segera membangun Jalan Nasional Lintas Jabar Selatan mulai dari Merak di Banten hingga Jawa Tengah. Holil juga berharap infrastruktur lain seperti sambungan listrik, internet dan akses terhadap air bersih ditingkatkan supaya investor mau menanamkan modalnya di Jawa Barat Selatan.
Seharusnya, kata Holil, setelah berjalan 2 tahun, Rp 100 Triliun yang dialokasikan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Jawa Barat Selatan sudah bisa kelihatan dampaknya dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Warga Jawa Barat Selatan berhak hidup sejahtera seperti di wilayah lain,” kata Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat PP IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) itu.
“Pemerintah juga harus dengar usulan para tokoh pemakarsa Kawasan Ekonomi Khusus Garut Selatan. Agar terjadi sinergisitas antara pemerintah dan pihak swasta dalam mendorong percepatan pembangunan Jabar Selatan dengan adanya titik titik pertumbuhan ekonomi di semua sektor usaha,” pungkasnya. (bud)
