RADARBANDUNG.id, Di era digital saat ini, data menjadi aset penting yang mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, di Jawa Barat, terdapat tantangan dalam akses dan manajemen data, salah satunya absennya standar kualitas data dan mekanisme integrasi antar sistem di Perangkat Daerah (PD). Selain itu, akses masyarakat dalam mendapatkan data seringkali terhambat oleh birokrasi yang pelik.
Staf Khusus Gubernur Jawa Barat Bidang Transformasi Digital & Reformasi Birokrasi, Juwanda mengatakan Ekosistem Data Jabar (EDJ) hadir sebagai sebuah inisiatif Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan dan akses data untuk memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data yang efisien dan efektif.
“Dalam pengembangannya, evaluasi terhadap desain maupun fitur-fiturnya dilakukan untuk menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih baik,” kata Juwanda.
Ia menjelaskan, pada Agustus 2019, Pemdaprov Jabar melalui Jabar Digital Service dan Bidang Statistik Diskominfo Jabar meluncurkan EDJ. EDJ menawarkan berbagai fitur yang memudahkan akses dan pengolahan data, seperti fitur Permohonan Dataset hingga Lacak Dataset.
Pemerintah dan warga tidak hanya dapat mengakses data dalam bentuk kumpulan data (dataset), tetapi juga bisa memanfaatkan berbagai sumber data lainnya, termasuk infografis, artikel, dan data geospasial. Guna memudahkan keterbacaan data dan mendapatkan insight data dengan mudah, setiap data berkualitas yang tersedia diolah menjadi dashboard dengan berbagai topik.
Hingga saat ini, EDJ telah terintegrasi dengan 19 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sistem manajemen layanan hotline pada EDJ pun telah mendapatkan sertifikasi ISO 20000-1:2018 per Desember 2022. Ini merupakan bukti dari dedikasi dan komitmen Pemdaprov Jabar dalam menyediakan sistem layanan data yang terstandardisasi dan terpercaya.
“EDJ telah membuat kemajuan signifikan dalam pengelolaan dan akses data. Misalnya, sejak implementasinya, 3.819 data khusus PD telah memfasilitasi proses pengambilan keputusan di lingkungan Pemdaprov Jawa Barat,” jelas Juwanda.
Selain itu, proses permohonan data bagi publik yang tadinya memakan waktu hingga satu bukan, kini dapat dipangkas menjadi hanya 3-4 hari saja. Lebih dari 16.000 data yang di-download per tahun 2022 terbukti telah bantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan data mereka.
Tak hanya pengembangan produk, kami juga berupaya mengembangkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)–dalam hal ini PD–melalui Jawara Data, serta menyelenggarakan event Jabar Data Viz Festival sebagai upaya peningkatan literasi data bagi masyarakat.
Meski EDJ telah menghasilkan dampak positif yang signifikan, pengembangan hingga peningkatan layanan akan terus dilakukan untuk berikan yang terbaik bagi para pengguna. Di antaranya dengan menyusun standar kualitas data dan mengintegrasikan mekanisme antar sistem dengan seluruh PD di kabupaten/kota. Selain itu, sosialisasi mengenai EDJ akan digencarkan untuk membantu meningkatkan penggunaan dan adopsi sistem ini oleh masyarakat dan pemerintah daerah.
“EDJ terbukti telah menjadi sebuah inisiatif yang berharga dalam meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data. Dengan optimalisasi yang lebih lanjut, EDJ memiliki potensi untuk menjadi solusi ekosistem data yang unggul, mendukung pembangunan masyarakat dan pemerintahan yang berbasis data,” pungkas Juwanda.
