RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan kampanye di lingkungan pendidikan menuai beragam respon.
Tidak sedikit yang keberatan dengan keputusan itu.
Pasalnya bisa berdampak buruk terhadap dinamika politik.
Selain itu bisa memperuncing tensi politik di internal lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi atau kampus.
Diantara yang menyorot kebijakan itu adalah PP Muhammadiyah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan, keputusan MK yang memperbolehkan kampus untuk kampanye akan berdampak buruk terhadap dinamika politik.
Selain itu, kampanye di kampus juga akan berdampak buruk terhadap kegiatan akademik di kampus.
“Tarik menarik kepentingan politik di kampus akan semakin kuat,” terang Mu’ti kepada Jawa Pos kemarin (27/8).
Guru besar pendidikan agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mengatakan, walaupun diperbolehkan, lembaga pendidikan Muhammadiyah akan sangat berhati-hati.
“Bahkan mungkin tidak memberikan izin kampanye di kampus,” tegasnya. (lum/wan/mia/idr/jp)
