RADARBANDUNG.id- Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2023 mencatat defisit yang lebih kecil daripada target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, sepanjang 2023, APBN mengalami defisit Rp 347,6 triliun.
Angka itu setara dengan 1,65 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ani menjelaskan, realisasi pendapatan negara pada 2023 mencapai Rp 2.774,3 triliun. Sedangkan belanja negara tercatat Rp 3.121,9 triliun. Menurut dia, defisit anggaran tersebut sangat kecil dari yang direncanakan pemerintah.
“Realisasi defisit kita jauh lebih kecil, yaitu Rp 347,6 triliun. Bayangkan hampir setengah dari original design. Hanya 1,65 persen dari GDP,” katanya dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu kemarin (2/1) dikutip dari Jawapos.com.
Pada APBN 2023, pemerintah awalnya merancang defisit Rp 598,2 triliun atau 2,84 persen PDB. Target tersebut kemudian direvisi melalui Perpres 75/2023, yakni menjadi Rp 479,9 triliun atau 2,27 persen PDB.
Pendapatan negara senilai Rp 2.774,3 triliun itu tumbuh 5,3 persen. Nilai realisasi tersebut setara dengan 112,6 persen dari target awal atau 105,2 persen dari target yang direvisi melalui Perpres 75/2023. Pendapatan negara itu utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Yakni, senilai Rp 2.155,4 triliun.
Penerimaan perpajakan tersebut terdiri atas pajak senilai Rp 1.869,2 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp 286,2 triliun. Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 605,9 triliun.
Kemudian, realisasi belanja senilai Rp 3.121,9 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.240,6 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 881,3 triliun.
Dengan kinerja tersebut, Menkeu menyatakan bahwa keseimbangan primer mengalami surplus Rp 92,2 triliun. “Ini adalah surplus keseimbangan primer pertama kali sejak tahun 2012. Hampir 10 tahun lalu ini, itu sesuatu yang luar biasa,” imbuh mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Secara umum, kinerja APBN 2023 disebut Ani dengan istilah ahead the curve. Artinya, APBN memberikan ruang fiskal untuk merespons risiko tanpa men-sacrifice kredibilitas.
“APBN dua tahun berturut-turut sudah ahead the curve, mampu menyehatkan dirinya dan di saat yang sama menyehatkan ekonomi dan melindungi masyarakat,” jelas Menkeu. (dee/c6/oni/jpc)
