RADARBANDUNG.id- Masifnya persebaran gim online di Indonesia tentu harus diwaspadai karena tidak jarang ada unsur kekerasan yang terkandung dalam visual gim-gim tersebut dan tidak layak ditonton anak-anak.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) sekaligus Ketua Pelaksana Harian Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional Sandiaga Uno mengatakan pemerintah tengah mengkaji gim-gim yang akan diblokir jika terbukti mengandung unsur-unsur kekerasan.
“Kami sedang menyiapkan beberapa langkah cross check dan review. Saya juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkominfo yang memiliki kewenangan,” kata Menparekraf Sandiaga Uno, Rabu (1/5).
Sandi menyatakan jika nantinya gim-gim yang ditinjau ternyata mengandung unsur-unsur kekerasan yang tidak layak dimainkan oleh anak-anak, maka tindakan tegas akan diambil.
“Seandainya hasil review beberapa hari ke depan ini dan terkonfirmasi oleh Pak Menkominfo sebagai hal yang berbahaya bagi anak-anak kita, maka pemerintah akan tegas untuk merekomendasikan agar gim yang bisa membahayakan bangsa, anak-anak kita, harus ditindak,” imbuhnya, seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, pemerintah menegaskan bahwa gim-gim yang telah beredar di Indonesia akan diblokir jika tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.
Tidak hanya mengandung unsur kekerasan saya yang bisa diblokir, tapi bisa juga faktor lain seperti memuat perilaku seksual menyimpang.
“Bisa saja ada pemblokiran jika tidak sesuai dengan klasifikasi Permenkominfo tersebut. Terutama untuk konten-konten yang mengandung kekerasan, perilaku seksual yang menyimpang, bahkan judi online,” kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nahar, masih dilansir dari Antara.
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) sangat mendukung pemblokiran gim online jika mengandung unsur-unsur kekerasan di dalamnya, karena bisa membahayakan anak-anak.
“Sedari awal LPAI menaruh perhatian yang serius terkait isu ini (gim daring mengandung unsur kekerasan). Kami meminta pemerintah segera mengambil sikap,” kata Ketua LPAI Seto Mulyadi.
Pria yang akrab disapa Kak Seto tersebut menilai pemblokiran terhadap gim yang mengandung unsur-unsur yang tidak pantas merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan hak anak.
“Hak anak untuk tumbuh dan berkembang (tanpa adanya pengaruh kekerasan),” imbuhnya.
Kak Seto mendukung hal tersebut karena ia juga prihatin dengan masifnya peredaran gim online yang mengandung kekerasan dan dimainkan dengan bebas oleh anak-anak.
Padahal hal itu bisa membahayakan perkembangan anak, apalagi adanya laporan kasus kekerasan anak yang ternyata terinspirasi dari konten-konten dalam gim daring tersebut. (jpc)
