RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – PBNU akhirnya mengakomodir usulan mengembalikan PKB ke pangkuan NU.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf saat jumpa pers. Tugaskan Dua Tokoh Sepuh NU Dalami Polemik PKB vs PBNU. Foto: DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM
Namun, usulan itu tidak langsung ditindaklanjuti dengan membentuk panitia khusus (pansus), melainkan memberikan mandat kepada Wakil Rais ‘Aam PBNU M. Anwar Iskandar dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni untuk mendalami polemik antara PKB dan PBNU.
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan mandat itu diberikan dalam rapat pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan kemarin (28/7/2024).
Baca Juga : PLN Rampungkan Pembangunan GITET 500 kV Ampel New, Sistem Kelistrikan Jateng Makin Kuat
Menurutnya, keputusan memberikan mandat kepada dua tokoh NU itu merupakan masukan tambahan yang disepakati dalam Pleno PBNU 2024.
Gus Yahya menyatakan ada banyak peserta pleno yang menyampaikan perihal polemik hubungan NU dan PKB yang belakangan ramai menjadi pembahasan.
Peserta pleno juga menyoroti mengenai artikulasi-artikulasi frontal dan tajam dari PKB yang diarahkan kepada PBNU.
”Maka kemudian pleno memberikan mandat kepada Kiai Anwar Iskandar dan Bapak Amin Said Husni,” ujarnya.
Secara teknis, Anwar dan Amin Said mendapat mandat dari PBNU untuk mendalami persoalan hubungan memanas antara PKB dan PBNU.
Hasil pendalaman itu nanti akan disampaikan dalam bentuk rekomendasi dan menjadi acuan PBNU mengambil langkah.
”Kami tidak ingin membuat langkah yang tergesa-gesa terkait dengan ini (polemik PBNU dan PKB, Red),” ungkapnya.
Menurut Gus Yahya, Anwar dan Amin Said dipilih lantaran bagian dari generasi perintis PKB di tahun 1998.
Amin Said, misalnya, masuk dalam Tim Asistensi yang membantu Tim Lima menginvetarisasi usulan warga NU untuk membentuk partai politik (parpol) baru.
Amin Said juga merupakan Sekjen DPP PKB yang pertama. Selain Amin Said, Muhaimin Iskandar juga masuk dalam Tim Asistensi tersebut.
Sementara Kiai Anwar Iskandar, lanjut Gus Yahya, merupakan salah satu pejuang awal PKB yang masih tersisa saat ini.
”Maka beliau (Kiai Anwar Iskandar, Red) kami minta untuk memimpin supaya mendalami masalah ini,” ungkap kakak Menteri Agama (Menag) Yaqult Cholil Qoumas itu.
Dilihat dari sejarah itu, Gus Yahya menegaskan ada memang prinsip historis dari hubungan NU dan PKB.
Selain itu, ada pula irisan konstituen dan hubungan teologis antara NU dan PKB.
Namun, dia menegaskan PBNU dan PKB tidak bisa dianggap kongruen. Sebab, NU tidak hanya untuk PKB.
”Warga NU yang menjadi konstituen PKB itu tidak sampai 20%,” tegasnya.
Gus Yahya menegaskan sampai saat ini PBNU belum memutuskan pembentukan panitia khusus (pansus) sebagaimana usulan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Keputusan PBNU hanya sebatas memberikan mandat kepada Kiai Anwar dan Amin Said.
“Nanti akan rekomendasi (dari Anwar dan Amin Said) yang akan dibicarakan kembali di dalam rapat PBNU berikutnya,” ujarnya.
Tidak ada tenggat waktu bagi Anwar dan Amin Said untuk memberikan rekomendasi kepada PBNU.
Namun, Gus Yahya memastikan dua tokoh sepuh PBNU itu punya pemahaman yang sama terkait sensitifitas dan urgensi polemik PKB dan PBNU.
”Deadline (tenggat waktu, Red) nggak ada, tapi tentunya diputuskan secara jelas,” imbuhnya.
Mengenai urgensi, Gus Yahya menyebut secara umum ada pertentangan dari PBNU mengenai klaim eksklusif PKB terhadap NU yang kerap disampaikan elit-elit PKB.
Padahal, tidak semua warga NU yang menjadi konstituen PKB.
Banyak kaum nahdliyin yang tersebar di partai-partai lain. ”Yang kami tolak adalah klaim eksklusif PKB terhadap NU,” ujarnya.
Tak hanya itu, Gus Yahya juga menyebut PKB juga kerap menyalahkan keputusan PBNU. Padahal, PKB tidak punya otoritas apa pun terkait keputusan PBNU. Gus Yahya mencontohkan pernyataan PKB yang menghakimi keputusan PBNU terkait pemecatan Ketua PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar pada Desember 2023 lalu.
”Itu (pemecatan Ketua PWNU Jatim) mekanisme kami sendiri di internal PBNU,” terangnya.
Sementara itu, DPP PKB belum mau memberikan respons terkait penunjukan Anwar dan Amin Said.
Ketika dihubungi Jawa Pos, Sekjen DPP PKB Hasanuddin Wahid belum mau berkomentar.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM) Syukron Jamal menilai polemik PBNU dan PKB tidak terlepas dari relasi yang sedang tidak baik-baik saja antarpersonal kedua institusi.
Dia melihat, langkah PBNU merupakan reaksi atas manuver Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menginisiasi panitia khusus (pansus) pelaksanaan ibadah haji 2024.
Meski demikian, Syukron berpandangan bahwa langkah PBNU menjadi bias ketika menggunakan narasi ‘mengambil alih’ PKB dan mengembalikan PKB ke pangkuan NU. Sebab, garis perjuangan (khittah) NU bukan politik praktis sebagaimana peran PKB saat ini.
”Relasi NU dan PKB dari dulu sejak pertama kali dideklarasikan tidak pada relasi struktural, misal PKB menjadi badan otonom NU,” imbuhnya.
Syukron menyarankan PBNU tidak perlu membawa embel-embel institusi ketika ingin mengembalikan PKB ke ‘jalan yang lurus’. Elit-elit NU mestinya melakukan langkah politik lain, seperti menyiapkan kader-kader terbaik untuk mengikuti mekanisme partai. ”Sisi lain elit PKB juga tidak bisa menapikan suara-suara aspirasi PBNU ini karena bagaimanapun partai ini lahir dan dibesarkan oleh NU,” imbuhnya. (tyo/jawa pos)
