RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat mengapresiasi dan terus mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) di BUMD Jawa Barat.
Dalam Workshop Penguatan Tata Kelola BUMD, BLU/BLUD Untuk Kontribusi Optimal Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah yang digelar BPKP Jawa Barat di Aula BPKP Jabar, Bandung, Kamis (26/9/2024, tiga BUMD yang sahamnya dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan apresiasi.
Sertifikat apresiasi untuk BUMD Aneka Usaha dengan GCG Terbaik Tahun 2023 diperoleh PT MUJ, PT Jasa Sarana dan Jaswita. Pemberian sertifikasi tersebut diserahkan langsung Kepala BPKP Jawa Barat Adi Gemawan kepada Direktur Utama PT Jasa Sarana Indrawan Sumantri, disaksikan oleh Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah.
Sally Salamah menekankan agar implementasi Governance, Risk, and Complient (GRC) pada BUMD, BLU/BLUD Kesehatan dan BUMDesa dapat terlaksana dengan baik sebagai bagian dari GRC pemerintah daerah. “GRC bukan merupakan penghambat langkah Bapak/Ibu pimpinan dalam mengambil tindakan. Justru GRC menjadi benteng Bapak/Ibu dalam mengambil langkajh strategis agar terjaga dari penyimpangan yang berpotensi pemanggilan oleh APH,” katanya.
Penerapan GRC menurut Sally bisa memberikan manfaat pada meningkatnya kinerja perusahaan, meningkatkan kontribusi BUMD, mampu memperoleh laba dan/atau keuntungan. Juga mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD.
Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin berharap apresiasi dan workshop yang digelar BPKP Jabar ini membuat pengelolaan BUMD, BLU/BLUD, dan BUMDes dapat semakin optimal, sehingga dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan perekonomian Jawa Barat.
“Saya berharap workshop ini bukan hanya menjadi tempat kita berdiskusi, tetapi juga menjadi ajang refleksi bagi kita semua. Tata kelola yang baik tidak hanya tentang mematuhi aturan, tetapi juga soal moralitas, kejujuran, dan komitmen kita untuk membangun daerah yang lebih baik,” tuturnya.
Kepala Biro BIA Setda Jabar Lusi Lesminingwati mengatakan selain evaluasi kinerja, Pemrov juga berkomitmen untuk menerapkan GCG dengan dukungan BPKO. “Kami memiliki Pergub 105/2020, dengan tagline #GCGSIAP, dan komitmen untuk dilakukan penilaian GCG setiap tahun, dan dirangking. Ini sangat membantu karena penilaian GCG dari BPKP ada Area of Improvement (AoI). Ini kami pantau, sejauh mana BUMD melakukan tindak lanjjut dan perbaikan AoI tersebut”, tuturnya.
Pihak Inspektorat Jabar dan Biro BIA Setda Jabar memberikan apresiasi pada BPKP yang memberikan penghargaan pada BUMD. Diharapkan apresiasi ini dapat dilakukan setiap tahun sehingga dapat menambah semangat BUMD dan BLUD untuk meningkatkan kinerja dan GRC. ***
