News

Cagub-Cawagub Jabar tidak Sentuh Langkah Konkret Transisi Energi untuk Hadapi Krisis Iklim

Radar Bandung - 17/11/2024, 10:10 WIB
Ferry
Ferry
Tim Redaksi
Cagub-Cawagub Jabar tidak Sentuh Langkah Konkret Transisi Energi untuk Hadapi Krisis Iklim
Diskusi dalam Nonton Bareng Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat kedua dalam acara Festival Pilkada Bandung. (ist)

 

RADARBANDUNG.id  – Dalam acara Nonton Bareng Debat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat kedua, pemilih muda dan aktivis lingkungan menyatakan kekecewaannya karena debat tidak membahas langkah konkret transisi energi yang diperlukan untuk menghadapi krisis iklim yang semakin mendesak. Hal ini terungkap dalam acara Festival Pilkada Bandung, sebuah proyek kolaborasi berbagai elemen anak muda untuk bertemu dan berdialog dengan calon pemimpin Jawa Barat, khususnya untuk mendorong aksi iklim.

Jawa Barat saat ini menghadapi krisis lingkungan yang serius, di mana daya dukung dan daya tampung lingkungan telah terlampaui, menjadikan provinsi ini sebagai wilayah dengan jumlah bencana tertinggi di Indonesia. Dari Januari hingga Oktober 2024, tercatat telah terjadi 610 kejadian cuaca ekstrem, 400 tanah longsor, 187 banjir, 158 kebakaran hutan, 18 kekeringan, dan 16 gempa bumi, yang terjadi akibat krisis iklim.

“Orang muda di Jawa Barat merupakan kelompok penting dalam pemilu kali ini. Data dan aspirasi yang kami kumpulkan membuktikan bahwa kesadaran mereka semakin tinggi tentang krisis iklim, termasuk tentang tuntutan mereka terhadap energi bersih,” kata Elok F. Mutia, Project Lead Pilah Pilih.

Salah satu masalah terbesar di sektor energi di Jawa Barat adalah banyaknya industri yang masih menggunakan energi fosil, termasuk di Cirebon, lokasi di mana debat Calon Gubernur ini dilaksanakan. Sayangnya, hal ini tidak menjadi pembahasan kunci dalam debat kali ini yang juga membahas tema lingkungan.

Alsya Aquia, salah satu panelis dari Climate Rangers Cirebon menyoroti bahwa di daerahnya, isu utama adalah industri energi, terutama PLTU, yang seharusnya sudah dipensiunkan dini.

“Kalau mau mengatasi masalah yang satu, jangan membuat yang baru. Sektor energi bisa ditransmisikan ke yang terbarukan, apalagi banyak dampak buruk PLTU tidak hanya ke lingkungan tapi juga kesehatan, ekonomi sosial masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pemetaan tata ruang dan tata guna lahan menjadi salah satu poin pembahasan yang terus dikemukakan oleh beberapa calon gubernur.  “Calon gubernur terkesan justru menyalahkan masyarakat seperti pembabatan hutan dan penambangan ilegal, tetapi tidak ada protes jelas seperti terhadap proyek strategis nasional yang mendapat izin dan dukungan kuat dari pemerintah pusat,” ucap Dani Setiawan dari Rhizoma.

Stanislaus Apresian, Akademisi dan Pemerhati Kebijakan Perubahan Iklim dari Universitas Parahyangan menyatakan, jawaban dari para calon relatif masih umum, masih sekadar melakukan identifikasi dan berbagai inisiatif yang sudah ada. Mereka tidak membahas misal tentang nature-based solution untuk mencegah banjir dengan memanfaatkan alam, hanya membahas infrastruktur.

“ Tentang transisi energi pun tidak ada yang berani bilang untuk melakukan penutupan PLTU batubara, tidak ada yang berani bahas, when, tidak ada,” ucapnya.

Festival Pilkada Bandung merupakan proyek kolaborasi antara Pilah Pilih, Bijak Pilkada, Demokrasi Kita, Bangun Bandung, Enter Nusantara, Muda Empati, Climate Ranger, Rhizoma Indonesia, Plabs.id, dan Bandung Milik Kita.

Dalam laporan ‘Muliakan Bumi Parahyangan’ yang dikeluarkan dari kolaborator Kampanye Pilah Pilih, masalah lingkungan utama yang menjadi perhatian warga Jawa Barat antara lain adalah ketergantungan terhadap energi fosil, persampahan, tata guna lahan, dan korupsi iklim. Jawa Barat tercatat memiliki ketergantungan pada energi fosil yang masih tinggi, dengan prediksi emisi gas rumah kaca mencapai 135 juta ton eCO2 tanpa aksi mitigasi di tahun 2030, sementara penggunaan energi terbarukan baru mencapai 2% dari total potensinya.

Laporan ini juga memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk pemimpin Jawa Barat terpilih, antara lain mengurangi penggunaan energi fosil dan meningkatkan porsi energi terbarukan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Selain itu perlu adanya dukungan desentralisasi energi terbarukan berbasis komunitas, dan dorongan kebijakan tata ruang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta kebijakan yang lebih kuat dalam pencegahan bencana dan pengelolaan lingkungan. (pra)

 


Terkait Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna
Politik
Blak-blakan, Ini Alasan Fraksi NasDem Kabupaten Subang Walk Out saat Paripurna

RADARBANDUNG.ID, SUBANG- Fraksi NasDem Kabupaten Subang melakukan aksi walk out saat rapat paripurna bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Subang di Gedung DPRD Subang, Rabu (26/6/2025). Aksi Fraksi NasDem Kabupaten Subang ini merupakan bentuk protes kerena usulan pemberian insentif bulanan sebesar Rp2 Juta tidak masuk Raperda Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Salah satu yang memilih […]

Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam
Politik
Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi Dukung Program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Soal Jam Malam

RADARBANDUNG.ID, KAB. BANDUNG BARAT – Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi mengatakan pihaknya menyambut baik program Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, terkait jam malam yang diberlakukan untuk anak usia pelajar. “Hal ini diberlakukan untuk mencegah adanya tindak kejahatan yang dilakukan anak usia sekolah,” ujar Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, kepada Radar Bandung Jumat […]

Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional
Politik
Anggota MPR RI Muhammad Hoerudin Amin Beberkan Peran Penting Keadilan Konstitusional

RADARBANDUNG.ID, KAB. GARUT – Anggota MPR RI, Muhammad Hoerudin Amin, S.Ag., MH menyampaikan bahwa keadilan konstitusional adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil berdasarkan hukum dasar atau konstitusi negara. “Ini berarti hak-hak konstitusional dilindungi dalam proses hukum dan putusan pengadilan. Keadilan konstitusional penting untuk menjaga martabat, kebebasan, dan hak asasi […]

Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia
Politik
Singgung Masa Penjajahan, Presiden Prabowo Subianto Sebut Belanda Keruk USD 31 Triliun, Setara 144 Tahun Anggaran Indonesia

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyinggung masa penjajahan yang pernah dialami oleh Indonesia dalam sambutannya saat membuka Indo Defence 2025 pada Rabu (11/6/2025). Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa selama Belanda menjadi penjajah, mereka telah mengeruk USD 31 triliun. Menurut Presiden Prabowo Subianto angka tersebut setara dengan anggaran Indonesia untuk 144 tahun. Secara terbuka, Presiden […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.