RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mulai bersiap menangani kasus sengketa pilkada.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto :Mabes Polri untuk Jawapos.com. Sementara foto atas, Ketua MK Suhartoyo. Foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com.
Senin (25/11/2024) MK melantik 735 personel gugus tugas sengeta Pilkada.
Merekalah yang akan menangani sengketa Pilkada 2024.
Baca Juga :H-2 Jelang Pencoblosan Pilkada, Polres Subang Apel Personil Pengamanan
Gugus tugas ini akan bekerja mulai 27 November 2024 hingga 14 Maret 2025.
Ketua MK Suhartoyo memprediksi jumlah sengketa pilkada meningkat dibandingkan sebelumnya. Sebab, jumlah daerah yang menggelar pilkada tahun ini jauh lebih banyak.
Baca Juga :Polresta Bandung Siapkan 1.244 Personil Pengamanan Pilkada
”Proyeksinya kan sekitar 300 lebih juga. Mungkin akan lebih,” ujarnya seusai melantik gugus tugas di gedung MK, Jakarta.
Selain jumlah daerah, ada faktor lain yang memengaruhi.
Yakni, jumlah pasangan calon.
Baca Juga : Dua Kontestan Pilkada Bandung Barat Tak Coblos di KBB
Bisa saja di satu daerah hasilnya digugat lebih dari satu paslon.
Faktor lain yang juga memengaruhi adalah kepercayaan terhadap MK.
”Kalau mereka masih yakin, mungkin akan membawa persoalan pilkada ke MK. Tapi, kalau mereka memilih untuk tidak ke MK, kan itu pilihan masing-masing juga,” jelasnya.
Untuk menghadapi potensi meningkatnya gugatan, Suhartoyo memastikan MK telah memiliki strategi.
Misalnya, menghentikan sementara persidangan pengujian UU.
Teknis persidangan juga akan mengikuti sistem panel.
Hakim akan dibagi menjadi beberapa panel.
Dengan cara itu, penanganan gugatan bisa lebih cepat.
”Tidak jauh berbeda dengan penanganan perkara legislatif (pileg) kemarin,” jelasnya.
Sementara itu, kemarin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggelar rapat bersama sekaligus konferensi video terkait pengamanan pilkada.
Rapat tersebut dihadiri Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, dan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Richard Tampubolon.
Kapolri mengatakan, rapat bersama itu bertujuan untuk memastikan kesiapan pilkada serentak. Khususnya terkait dengan pengamanan wilayah-wilayah rawan.
”Kami sudah mengantisipasi,” paparnya.
Salah satu wilayah rawan saat pilkada adalah Papua.
Lalu, wilayah rawan dengan kriteria calon tunggal dan wilayah rawan dengan pasangan calon dua kubu. Selanjutnya, wilayah terluar atau pelosok yang mengalami kesulitan dalam distribusi logistik. ”Wilayah rawan ini ditangani dengan metode masing-masing yang sesuai dan cocok dengan wilayah tersebut,” terangnya.
Dia mengatakan, langkah pertama adalah memastikan semua logistik pilkada telah terdistribusikan dengan tuntas. Termasuk ke wilayah terluar, terjauh, dan pelosok.
”Polri yakin bisa mengamankan semuanya, terlebih dibantu dukungan TNI,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menuturkan, secara teknis seluruh logistik pilkada telah sampai ke daerah pemilihan. Tinggal pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara (TPS) sejak Senin (25/11/2024) hingga hari ini (26/11/2024). ”Kami juga tengah mempersiapkan membangun TPS-TPS,” jelasnya.
KPU memastikan bahwa KPU tingkat provinsi, kota, kecamatan, hingga kelurahan telah siap memberikan pelayanan terbaik. ”Kami berharap semua elemen masyarakat mendukung pilkada serentak sehingga dapat berjalan dengan sukses dan aman,” terangnya. (far/idr/c19/oni/jawa pos)
