RADARBANDUNG.id- Dedi Mulyadi menghadiri rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Pakuan, Rabu (22/1). Sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam acara yang dipimpin Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin.
Bey mengatakan fokus pembahasan rapat mengarah ke visi Pembangunan dan rencana realisasi program. Beberapa di antaranya adalah perbaikan infrastruktur menjadi prioritas utama.
“Hari ini kami mengadakan rapat pimpinan (rapim) pertama dengan Gubernur ke-18. Insya Allah, pelantikan sudah diputuskan akan berlangsung pada tanggal 6 Februari, bersamaan dengan pelantikan Gubernur terpilih, Bupati terpilih, dan Wali Kota terpilih,” kata Bey.
“Tanggal 6 sudah jelas, dan kami telah melakukan berbagai penyesuaian, termasuk pada postur APBD, agar akselerasi pembangunan di Jawa Barat dapat berjalan lebih cepat,” dia melanjutkan.
Kepastian pelantikan tersebut didapat setelah Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah terpilih dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI M Rifqinizamy Karsayuda di Gedung DPR, Senayan, Rabu (22/1).
Dedi Mulyadi mengaku mengapresiasi keputusan pemerintah pusat mengenai kepastian pelantikan kepala daerah yang tidak dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagi dia, hal ini adalah momentum yang sangat strategis untuk bisa segera merealisasikan janji politik saat kampanye.
Mantan Bupati Purwakarta ini memberikan pujian kepada Bey yang dinilai memiliki visi, orientasi kerja yang jelas, jujur dan berintegritas. Bey memberikan ruang terbuka setiap hari dalam merumuskan kebijakan yang akan dijalankan setelah menjabat.
“Saya juga ingin menyampaikan bahwa saya adalah pilihan politik publik dengan 62,22% suara. Artinya, saya akan ditagih untuk memenuhi janji kampanye yang telah saya sampaikan. Semua janji kampanye tersebut harus direalisasikan melalui organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat,” kata Dedi.
Sejumlah fokus utama yang menjadi prioritas di antaranya layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pasokan listrik, air bersih dan perumahan murah. Kami menemukan potensi anggaran lebih dari Rp2 triliun untuk belanja publik. Anggaran ini akan difokuskan pada penyelesaian jalan di Jawa Barat dalam waktu dekat.
“Seizin Pj Gubernur dan tim transisi, kebijakan keuangan akan diarahkan untuk belanja kepentingan publik yang nyata dirasakan masyarakat. Nomenklatur anggaran yang tidak efisien dan tidak produktif akan dihapus,” imbuh Dedi. (dbs)
