RADARBANDUNG.id- Pasangan Bupati Sukabumi, Asep Japar dan Andreas mendapatkan bekal isu apa saja yang harus dibenahi serta ditingkatkan. Semuanya berdasarkan hasil penelitian dari lembaga survei bernama Teras Literasi.
Tingkat ketidakpuasan masyarakat Kabupaten Sukabumi terhadap pemerintah relatif tinggi. Tentu hal ini yang harus bisa diperbaiki oleh Asep Japar sebagai bupati terpilih yang baru dalam menjalankan roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan.
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Teras Literasi, sebuah lembaga yang fokus pada kajian literasi dan kebijakan publik dibawah naungan Perkumpulan Peneliti dan Pegiat Literasi (RLI) menunjukkan bahwa masyarakat mayoritas tak puas dengan kepemimpinan bupati sebelumnya.
Mereka melakukan survei terhadap 400 responden dengan margin of error 4,9%. Populasi survei diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sukabumi tahun 2024, dan dilaksanakan pada 4-12 Februari 2025.
Hasilnya, sebanyak 51,5% responden menyatakan kurang puas dengan kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi di bawah kepemimpinan Marwan-Iyos, sementara 17,35% menyatakan sangat tidak puas.
Hanya 5,5% responden yang merasa sangat puas, dan 15,2% menyatakan cukup puas. Sisanya, sebesar 10,37%, tidak memberikan tanggapan.
Founder Teras Literasi, Wahyu Ginanjar mengatakan, ketika ditanyakan kinerja Bupati Marwan Hamami secara spesifik, 60,33% responden merasa kurang puas, sementara 11% menyatakan sangat tidak puas.
Lalu, hanya 3% yang merasa sangat puas, dan 20,67% menyatakan cukup puas. Sebanyak 5% responden tidak memberikan tanggapan.
Sementara itu, hasil survei terhadap kinerja Wakil Bupati Iyos Somantri juga menunjukkan angka ketidakpuasan yang relatif tinggi. Sebanyak 45,3% responden menyatakan kurang puas, sedangkan 18,65% menyatakan sangat tidak puas.
Responden yang merasa sangat puas hanya 3%, dan 22,25% menyatakan cukup puas. Sebanyak 10,8% responden tidak memberikan tanggapan.
“Survei ini dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap kepemimpinan daerah yang telah berjalan selama lima tahun terakhir,” kata dia. “Ketidakpuasan publik yang tinggi menunjukkan adanya kebutuhan akan perbaikan dalam berbagai aspek pemerintahan,” lanjutnya.
Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terpilih periode 2025-2026, kata dia, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan solusi lebih efektik untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat.
“Artinya banyak PR yang harus diselesaikan, terutama di kebutuhan-kebutuhan mendasar, seperti harga bahan pokok, walaupun kan bukan kebijakan kabupaten, tapi minimal ada progres dari Bupati baru untuk mengendalikan harga itu, termasuk lapangan pekerjaan dan lain-lain,” katanya. (dbs)
