News

Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat sebut Pelantikan Kepala Daerah Serentak di Istana Salah, Begini Komentarnya

Radar Bandung - 17/02/2025, 14:26 WIB
Azam Munawar
Azam Munawar
Tim Redaksi
Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat sebut Pelantikan Kepala Daerah Serentak di Istana Salah, Begini Komentarnya
Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menilai, pelantikan Kepala Daerah terpilih secara serentak di istana menyalahi konsep pemerintahan. Foto : Dok.Jawapos.com

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Peneliti Themis Indonesia Ibnu Syamsu Hidayat menilai,  pelantikan Kepala Daerah terpilih secara serentak di istana menyalahi konsep pemerintahan.

Sebab, pada pelantikan Kepala Daerah terpilih kali ini, presiden tidak hanya melantik gubernur, tapi juga melantik bupati/wali kota.

“Karena di ketatanegaraan itu (pemerintahannya) berjenjang,” kata Ibnu ketika ditanya tentang pelantikan Kepala Daerah terpilih, Minggu (16/2/2025).

Baca Juga : Pemerintah Terbitkan Aturan Insentif PPh Karyawan

Ibnu juga menyoroti pelantikan kada terpilih yang tidak menunggu seluruh proses sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

Menurut dia, hal tersebut bisa menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“Karena berpotensi diisi Pj (penjabat) ketika sudah habis masa jabatannya,” ungkapnya.

Baca Juga : Pengurus Cabor Kick Boxing Resmi Dilantik, Ini Harapan Ketua KONI Subang

Tak hanya itu, Ibnu juga menyoroti kegiatan retret di Magelang yang memengaruhi keuangan pemerintah daerah (pemda).

Di tengah efisiensi anggaran saat ini, kegiatan tersebut tentu tidak sejalan dengan instruksi presiden terkait penghematan.

“Apalagi kalau daerahnya belum bagus dari sisi pendapatan,” imbuhnya.

Baca Juga : BSI akan Terus Dukung Pemprov Aceh Perkuat Pembangunan Ekonomi Syariah

Mengenai retret, Wamendagri Bima Arya menyebut kegiatan itu akan berlangsung selama delapan hari, 21-28 Februari.

“Kalau ada yang bertanya berapa biayanya? Ya biayanya sangat wajar untuk mengamankan Rp 3.600 (triliun) APBN,” tuturnya.

Karena itu, Bima menegaskan, retret kada penting dilakukan untuk mengawal tata kelola anggaran.

Libatkan KPK, BPK, dan BPKP

Materi mengenai tata kelola itu akan diberikan oleh perwakilan KPK, BPK, dan BPKP saat retret.

Bima menambahkan, selain tata kelola anggaran, dalam retret nanti Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan.

Pihaknya juga mengundang mantan presiden sebagai pemateri.

Hanya, Bima belum mau menyebutkan siapa mantan presiden yang dimaksud.

“Nantilah, ada mantan presiden akan berbicara (di acara retret, Red),” imbuhnya.

Khofifah-Emil Siap Ikuti Retret

Sebelum terbang ke Jakarta, Khofifah sempat memberikan statemen.

Dia mengaku siap mengikuti tes kesehatan. Dia juga meminta doa pada masyarakat.

“Mohon doanya. Ini bagian dari proses pelantikan,” katanya.

Membangun koordinasi

Perempuan yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu juga menegaskan siap mengikuti retret.

Baginya, hal itu merupakan langkah awal untuk memperkuat sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

“Ini untuk membangun koordinasi. Jadi kami siap mendukung,” tambah Khofifah. (tyo/hen/oni/jawa pos)


Terkait Politik
Keren! Kinerja 100 Hari, Dedi Mulyadi Cetak Sejarah! Jadi Gubernur Paling Dipercaya se-Pulau Jawa Versi Indikator Politik Indonesia
Politik
Keren! Kinerja 100 Hari, Dedi Mulyadi Cetak Sejarah! Jadi Gubernur Paling Dipercaya se-Pulau Jawa Versi Indikator Politik Indonesia

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Dalam hitungan 100 hari kerja pertamanya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencatatkan rekor luar biasa, karena menjadi gubernur dengan tingkat kepuasan tertinggi di seluruh Pulau Jawa. Temuan mencengangkan ini berasal dari hasil survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia, dan membuat publik serta pengamat politik terkejut dengan pencapaian luar biasa sang Gubernur Jawa […]

Yod Mintaraga: Dari Bandung ke Jabar, Konsistensi yang Berbuah Rekor
Politik
Yod Mintaraga: Dari Bandung ke Jabar, Konsistensi yang Berbuah Rekor

RADARBANDUNG.id –  Politisi senior Partai Golkar, Drs. H. Yod Mintaraga, MPA, resmi mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai anggota legislatif terlama di Indonesia. Melalui kiprahnya yang tak terputus selama delapan periode, ia dianugerahi medali rekor oleh Museum Rekor Indonesia (MURI). Karier politik Yod dimulai sejak Pemilu 1992 sebagai anggota DPRD Kota Bandung. Ia kemudian melanjutkan pengabdiannya […]

Penunjukan Plt Golkar Kab Sukabumi, Dinilai Cacat Hukum dan Cacat Administrasi
Politik
Penunjukan Plt Golkar Kab Sukabumi, Dinilai Cacat Hukum dan Cacat Administrasi

RADARBANDUNG.id – Keputusan pemberhentian Marwan Hamami sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi periode 2020–2025 dinilai kontroversial. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi, Aris Rindiansyah, menyebut proses tersebut cacat secara hukum dan administrasi. Menurut Aris, dasar pemberhentian yang mengacu pada keputusan Dewan Etik Golkar bertentangan dengan aturan internal partai […]

Abaikan Amanah Bahlil, Golkar Jabar Ganti Dua Ketua DPD Kota/Kabupaten
Politik
Abaikan Amanah Bahlil, Golkar Jabar Ganti Dua Ketua DPD Kota/Kabupaten

RADARBANDUNG.id – Ketua DPD Partai Golkar Jabsr Ace TB Ace Hasan Syadzily mengganti dua Ketua DPD Partai Golkar Kota/Kabupaten. Dua daerah tersebut adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Banjar Dadang Ramdhan Kalyubi dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi  Marwan Hamami. Kemudian Ace menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk dua daerah tersebut. Untuk Kota Banjar, Ace […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.