RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman juga menilai kegiatan retret tidak efisien.
Acara seremonial retret itu bertentangan dengan semangat penghematan.
Dalam praktik retret, bukan hanya APBN yang terimbas, melainkan juga daerah.
Baca Juga : Satu Tenda Dihuni Empat Kepala Daerah, Besok Pelantikan Serentak Kada, Dilanjut Retret di Magelang
“Beban kepada kepala daerah terpilih. Mereka harus mengeluarkan ongkos perjalanan dan itu berlawanan dengan inpres,” ujarnya, Rabu (18/2/2025).
Sosok yang akrab disapa Arman itu menambahkan, jika tujuan retret untuk sinkronisasi pembangunan pusat dan daerah, maka persoalannya tidak cukup diselesaikan melalui pembekalan.
Sebab, persoalannya ada pada regulasi dan ego sektoral.
Baca Juga : Diberdayakan BRI, UMKM Handicraft Asal Kebumen Sukses Gaungkan Produk Alam Indonesia di Dunia
Misalnya, katidakharmonisan antara ketentuan di UU Pemda dan UU sektoral tertentu.
“Kenapa nggak hal ini yang disorot ketika ingin mengatasi hubungan pusat daerah?” imbuhnya.
Arman juga menilai, ada kecenderungan pemerintah pusat ingin memperkuat kontrolnya pada pemda.
Baca Juga : Perumda Tirta Rangga Subang Produksi Air AMDK, Metode Penjualan Libatkan BUMDes dan Koperasi
Dia mencontohkan, ada banyak program nasional yang memaksa pemda merealokasi anggarannya sebagai dukungan.
Padahal, kepala daerah memiliki janji kampanye tersendiri.
“Pemda juga punya program prioritasnya. Bagaimana mungkin memindahkan alokasi prioritas daerah pada prioritas pusat,” kata dia. (tyo/far/oni/jawa pos)
