RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina.
Bahkan dalam kasus Pertamina ini muncul dugaan adanya praktik nakal menjadikan BBM RON 90 (Pertalite) sebagai Pertamax atau RON 92.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menilai kasus tersebut menjadi momentum Pertamina untuk berbenah diri setelah masuk menjadi bagian dari super holding Danantara.
Baca Juga : Tepis Pertamax Oplosan, Pertamina Klaim BBM yang Beredar Sesuai Spek Migas
“Kami mengapresiasi Kejagung yang berhasil membongkar pratik korupsi yang masuk klasifikasi mega skandal. Yang berlangsung secara terstruktur dan masif dalam beberapa tahun terakhir. Ini harus menjadi momentum pembenahan dari Pertamina secara menyeluruh,” ujar Rivqy, Rabu (26/2/2025).
Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan sejumlah tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah di Pertamina.
Bahkan muncul dugaan adanya praktik nakal menjadikan BBM RON 90 (Pertalite) sebagai Pertamax atau RON 92.
Baca Juga : Kasus Dugaan Oplos Pertalite Jadi Pertamax Dirut Pertamina Jadi Tersangka
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim menilai kasus tersebut menjadi momentum Pertamina untuk berbenah diri setelah masuk menjadi bagian dari super holding Danantara.
“Kami mengapresiasi Kejagung yang berhasil membongkar pratik korupsi yang masuk klasifikasi mega skandal. Yang berlangsung secara terstruktur dan masif dalam beberapa tahun terakhir. Ini harus menjadi momentum pembenahan dari Pertamina secara menyeluruh,” ujar Rivqy.
“Harus ada pembenahan agar Pertamina benar-benar menjadi perusahaan unggul karena perannya sangat strategis terkait manajemen pengelolaan energi dalam negeri,” jelasnya.
Baca Juga : Jabarano Coffee Hadirkan Menu Kolaborasi dengan Sei Sapi Lamalera
Rivqy menekankan bahwa kasus ini harus segera ditangani agar tidak berdampak lebih luas pada kinerja Pertamina dan pendapatan negara.
Ia menyarankan agar dilakukan transparansi dalam pengelolaan perusahaan serta pengawasan.
“Kasus ini menjadi sorotan serius mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan dan implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap Pertamina. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang komprehensif diharapkan dapat memulihkan integritas perusahaan serta mencegah terulangnya skandal serupa di masa depan,” ucapnya.
Luruskan isu simpang siur
Selain itu, Rivqy menekankan pentingnya meluruskan isu simpang siur di masyarakat mengenai perbedaan kadar RON antara Pertalite dan Pertamax.
Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina sebagai perusahaan milik negara.
“Publik ini marah karena ada informasi jika Pertamax yang mereka beli ternyata Ron-nya cuma 90 atau setara Pertalite. Mereka merasa tertipu dan bisa menjadi tidak percaya ke SPBU Pertamina lagi. Jadi harus diluruskan disertai dengan bukti-bukti valid,” pungkasnya. (jpc)
