RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Belum satu bulan menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, sepak terjang Dedi Mulyadi menuai sorotan.
Banyak yang memuji aksinya, namun ada juga yang bertanya-tanya alasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mau turun ke sungai kotor dan melakukan pembersihan.
Hal ini tidak luput dari perhatian Dedi Mulyadi mantan anggota DPR RI asal Purwakarta tersebut.
“Kemudian ada kalimat, ‘Kang Dedi kenapa harus turun-turun,turun ke sungai ke kali, daerah-daerah yang dianggap kotor’,” sebutnya..
Padahal, Dedi menuturkan, banyak yang mengatakan Gubernur Jawa Barat hanya perlu memerintah saja.
“Tinggal nyuruh saja kalau gubernur,” ucapnya menirukan perkataan orang.
Dedi menjelaskan, tidak mudah jika hanya menginstruksikan, harus ada yang mau turun.
“Ya, gubernur tinggal nyuruh, tapi faktanya kalau tidak ada yang turun, tidak ada yang mengerjakan,” jelasnya.
Mantan Bupati Purwakarta tersebut menjabarkan masalah yang dihadapi di lingkungan pemerintahan.
Baca Juga :Wapres Gibran Puji Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Atasi Masalah Bangunan di Kawasan Puncak Bogor
“Apa sih problemnya? Problemnya di kita ini birokrasi, yang hanya bekerja dengan mata anggaran,” tambahnya.
Dedi menyampaikan, jika tidak ada anggaran, makan program atau kegiatan tidak bisa dilaksanakan.
“Judulnya anggaran, kalau tidak ada anggaran, maka tidak ada pekerjaan, tidak dilakukan,” ucapnya.
Sulit jika tidak dimulai
Dedi berujar, tidak adanya anggaran, pekerja-pekerjaan pembersihan sungai dan lainnya tidak akan bisa dilakukan.
Engga ada judul mungut sampah, engga ada judul ngeruk sungai. Ada judulnya pun engga dikerjakan, apalagi engga ada judul,” imbuhnya..
Dedi menambahkan, pekerjaan tersebut akan sulit dilakukan jika tidak dimulai lebih dulu.
Berani nyerenteng
“Engga ada lagi judul bongkar bangunan, karena engga ada judulnya mereka engga akan berjalan kalau kita tidak berani nyerenteng,” ungkapnya.
Dedi berharap, hal-hal yang dilakukan bisa menjadi awal timbulnya kesadaran warga.
“Untuk itu mudah-mudahan, saya hanya mengawali seperti ini, semoga ke depannya menjadi kesadaran,” sebutnya.
Tugas pemimpin membuat judul
Dedi memaparkan, birokrat ASN harus bekerja walau tidak ada anggaran.
“Ada judul, tidak ada judul, memang ASN birokrat harus bekerja, ada judul dan tidak ada judul anggaran,” lanjutnya.
Dedi berujar, jika mengandalkan anggaran pekerjaan membongkar bangunan tidak bisa dilakukan.
“Kalau ngandalin judul, engga ada tuh judulnya ngebongkar bangunan di puncak, ngebongkar bangunan di Bekasi. Karena engga ada judul, tugas pemimpin membuat judul,” pungkasnya. (adv)
