RADARBANDUNG.ID, BANDUNG– Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) Jawa Barat sampai dengan Triwulan I 2025 di Ruang Sidang Gedung Keuangan Negara Bandung, Rabu (7/5/2025).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Barat Taukhid menyampaikan ekonomi Jabar menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global yang semakin tinggi, dengan tumbuh positif sebesar 4,98 persen (yoy) pada triwulan I 2025.
“Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,89 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen PK-LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,8 persen,” ujarnya.
Pada Maret 2025 terjadi Inflasi sebesar 0,81 persen (yoy) dengan IHK 107,64. Penyumbang utama Inflasi yoy diantaranya emas perhiasan, kopi bubuk, minyak goreng, cabe rawit, dan bawang merah. Harga emas sepanjang tahun 2025 terus mengalami
kenaikan, sementara faktor cuaca menyebabkan hasil produksi bawang merah dan cabai rawit di Jabar mengalami penurunan.
Dia menerangkan, neraca perdagangan Maret 2025 (yoy) surplus USD 2,11 miliar, dengan total ekspor USD 3,09 miliar dan total impor USD 0,98 miliar. Dari sisi volume perdagangan luar negeri, pada Maret 2025 terjadi surplus sebesar 223,35 ribu ton. Dilihat dari transaksi perdagangan nonmigas dengan mitra dagang utama, mengalami defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok dan Taiwan, sedangkan perdagangan Nonmigas dengan AS menunjukan surplus mencapai USD 441,39 juta.
“NTP Maret 2025 turun 0,38 persen menjadi 113,10, sedangkan NTN naik 1,75 persen menjadi 112,54. NTP Jawa Barat turun, karena kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) lebih tinggi dibanding Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang dikontribusi oleh kenaikan tarif listrik dan harga telur ayam ras. Sementara NTUP Jawa Barat naik, akibat kenaikan It lebih
tinggi dari kenaikan Ib produksi dan penambahan barang modal,” paparnya.
Taukhid pun menyampaikan tentang kinerja belanja di postur APBN regional Jabar sampai dengan Triwulan.
Dia menerangkan, Pagu Belanja Negara pada APBN regional Jabar tahun 2025 sebesar Rp117,20 triliun.
“Sampai dengan 31 Maret 2025 telah terealisasi Rp29,41 triliun atau 25,10 persen dari pagu. Kinerja belanja negara mengalami perlambatan dibanding periode yang sama tahun yang lalu,” tuturnya.
Belanja K/L sampai dengan 31 Maret 2025 terealisasi sebesar Rp7,67 triliun atau 19,17 persen dari pagu, kinerja belanja K/L mengalami perlambatan dibanding periode yang sama tahun yang lalu. Perlambatan terjadi pada komponen Belanja Barang dan Belanja Modal yang terkontraksi sebesar 66,30% dan 73,16 persen.
TKD telah terealisasi sebesar Rp21,75 triliun atau 28,17 persen dari pagu 2025, tumbuh 17,26 persen (yoy) dikontribusi pertumbuhan pada DAU, DAK Non Fisik , Dana Desa dan Dana Insentif Fiskal. Sedangkan DAK Fisik s.d. 31 Maret 2025 belum ada realisasi.
“Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jabar sampai 31 Maret 2025 mencatatkan Total Pendapatan Rp32,52 triliun (20,05 persen dari target) dengan Total Belanja Rp29,41 triliun (25,10 persen dari pagu), sehingga menghasilkan Surplus regional sebesar Rp3,11 triliun,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat II R Dasto Ledyanto menyampaikan kinerja Pendapatan Negara Regional Jawa Barat sampai dengan Triwulan I.
Target Penerimaan Negara dan Hibah pada tahun 2025 sebesar Rp162,18 triliun dan sampai 31 Maret 2025 terealisasi sebesar Rp32,52 triliun atau 20,05 persen dari target yang telah ditetapkan. Secara akumulatif Pendapatan Negara tumbuh sebesar 5,36 persen (yoy).
Realisasi Penerimaan pajak sampai 31 Maret 2025 sebesar Rp22,14 triliun atau 17,54 persen dari target. Penerimaan pajak tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 2,17 persen (yoy).
Dikontribusi pertumbuhan yang sangat signifikan pada Penerimaan Pajak Lainnya sebagai dampak diberlakukannya sistem deposit pembayaran pajak. Di sisi yang lain terdapat kontraksi pada penerimaan pajak PPh Psl 21 dan PBB (P3) karena adanya perpindahan pencatatan tempat terdaftar yang awalnya di wilayah Jabar berpindah ke pusat di Kanwil Large Tax Office (LTO) dan KPP Wajib Pajak Khusus.
Penurunan PPh 21 juga dikontribusi karena tidak berulangnya pembayaran PPh 21 dari pesangon yang terjadi di 2024 dan berkurangnya PPh 21 dari kegiatan overtime di industri pengolahan karena efisiensi.
Penerimaan pajak dari sektor industri terkontraksi, sedangkan penerimaan pajak sektor perdagangan besar dan eceran, administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, serta sektor konstruksi tumbuh positif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat efisiensi anggaran namun sektor-sektor terkait tetap tumbuh.
“Penerimaan pajak secara neto Maret 2025 tumbuh sebesar 22,79 persen terhadap penerimaan Februari 2025,” ungkap Dasto.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Barat menyampaikan penerimaan neto Kanwil DJBC Jawa Barat hingga 31 Maret 2025 sebesar Rp8,45 triliun atau 27,62 persen target APBN. Penerimaan Bea dan Cukai pada bulan Maret 2025 terkontraksi sebesar 14,19 persen terhadap penerimaan bulan Februari 2025.
Dalam rangka meningkatkan UMKM di Jabar , Pemerintah menyalurkan bantuan kredit UMi dan KUR. Realisasi penyaluran UMi 1 Januari – 31 Maret 2025 sebanyak Rp6,31 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 437 debitur. Realisasi penyaluran KUR di Jawa Barat periode 1 Januari – 31 Maret 2025 sebanyak Rp6,12 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 114.347 debitur.
APBN terus dijaga kredibilitas dan sustainabilitas untuk menjadi instrumen stabilisasi dan mendorong pertumbuhan serta kesejahteraan rakyat. Penerimaan Negara terus diperbaiki, Belanja fokus pada prioritas nasional dan pembiayaan hati-hati ditengah gejolak global. (*/nto)
