RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Menyongsong tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Kota Bandung kembali intensifkan edukasi perlindungan perempuan dan anak melalui program unggulan yang akan digulirkan pertengahan tahun 2025. Fokus kali ini menyasar siswa sekolah dasar sebagai bagian dari penguatan dini terhadap bahaya kekerasan dan perundungan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bandung, Uum Sumiati menegaskan program Senandung Perdana Sekolah akan kembali diluncurkan Juni atau awal Juli mendatang. Program ini menjadi salah satu andalan Pemkot Bandung dalam menanamkan nilai-nilai perlindungan sejak usia dini.
“Target edukasi tahun 2025 lebih difokuskan ke siswa SD, agar upaya pencegahan kekerasan bisa dimulai sejak mereka masih dalam tahap awal tumbuh kembang,” ujar Uum, Jumat (9/5/2025).
Uum mengungkapkan upaya ini bukan kali pertama dilakukan. Sepanjang tahun 2024, DP3A telah menyasar ratusan sekolah menengah, baik negeri maupun swasta, untuk kampanyekan gerakan Zero Bullying. Sebanyak 112 sekolah telah menunjukkan komitmen mereka untuk turut memberantas praktik perundungan di lingkungan pendidikan.
Menurut Uum, kendati belum sepenuhnya hilang, kesadaran kolektif di kalangan pendidik dan siswa untuk melawan bullying semakin menguat.
“Memang perundungan masih terjadi, tapi semangat dan keberanian untuk menolaknya kini sudah terlihat di hampir semua sekolah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Uum menjelaskan program edukasi ini semula menargetkan 30 sekolah sebagai tahap awal. Namun, antusiasme siswa dan keterlibatan aktif Forum Anak Kota Bandung mendorong cakupan meluas hingga menyentuh lebih dari 100 sekolah. Bahkan, pendekatan digital juga dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak siswa secara daring.
“Anak-anak dari Forum Anak juga ikut terjun langsung ke lapangan, menyampaikan pesan-pesan perlindungan pada teman sebaya mereka. Itu yang membuat penyampaian pesan jadi lebih mengena,” terang Uum.
Ia mengungkapkan, DP3A juga mencatat tren menarik dalam laporan kekerasan sepanjang 2024. Meski terjadi penurunan secara umum, kasus kekerasan terhadap anak belum menunjukkan penurunan signifikan. Namun, Uum menilai hal ini bukan semata indikator negatif.
“Bisa jadi ini pertanda baik, semakin banyak masyarakat yang berani melapor. Artinya, korban tidak lagi memilih diam,” ungkapnya.
Uum menambahkan guna mendorong pelaporan, DP3A terus menggencarkan kampanye 2P (Pencegahan dan Perlindungan) serta program Speak Up. Meski masih ditemukan kasus yang baru dilaporkan setelah bertahun-tahun, fenomena tersebut dianggap sebagai tantangan sosial-psikologis yang memang perlu ditangani dengan sabar.
“Masih banyak yang takut, malu, atau bahkan tidak tahu harus melapor ke mana. Ini mirip fenomena gunung es yang tampak hanyalah sebagian kecil,” tambah Uum.
Lebih lanjut, ia menjelaskan huna mempermudah pelaporan, DP3A membuka berbagai kanal layanan, mulai dari pusat layanan di Jalan Tera dan Jalan Ibrahim Adjie, hingga jalur digital seperti WhatsApp, call center, dan aplikasi Senandung Perdana. Harapannya, akses pelaporan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa hambatan teknis maupun emosional.
Di sisi lain, menurutnya, modul edukasi untuk siswa SD yang disiapkan DP3A dirancang komprehensif. Materi mencakup jenis-jenis kekerasan, teknik pencegahan, serta pendekatan karakter agar anak-anak tidak tumbuh menjadi pelaku kekerasan. DP3A juga menggandeng berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) lain, termasuk dalam penyusunan materi pencegahan narkoba.
“Kami tidak bisa kerja sendiri. Peran orang tua dan keluarga sangat penting. Banyak kasus justru terjadi di lingkungan terdekat anak,” tegas Uum.
Uum menambahkan sebagai bentuk penanganan kasus yang menyeluruh, DP3A telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan. Korban yang membutuhkan perawatan medis akan langsung dirujuk ke RSUD Bandung Kiwari, RSUD Ujungberung, atau puskesmas terdekat.
“Senandung Perdana bukan hanya soal pencegahan. Ini juga mencakup layanan perlindungan terpadu bagi para korban kekerasan,” pungkasnya.(dsn)