News

Fraksi PDIP KBB Soroti Kinerja Pemkab Bandung Barat Tahun 2024

Radar Bandung - 25/06/2025, 11:33 WIB
HH
Hendra Hidayat
Tim Redaksi
Sekretaris Fraksi PDIP KBB, Iwan Ridwan. Foto Dok Setwan DPRD KBB

RADARBANDUNG.id- Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Bandung Barat menyampaikan sejumlah kritik terhadap kinerja Pemkab Bandung Barat pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bupati Bandung Barat tahun 2024.

Sekretaris Fraksi PDIP KBB, Iwan Ridwan mengatakan, di balik angka surplus sebesar Rp78 miliar masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah “PR” yang harus diselesaikan dengan baik.

“Optimalisasi pembangunan Rutilahu tahun 2024 dari ajuan 500 unit hanya direalisasikan 197 unit dan untuk bidang infrastruktur masih belum optimal,” katanya, Rabu (25/6/2025).

Ia menambahkan, pihaknya pun menyoroti minimnya anggaran pemeliharaan infrastruktur di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dinilai akan berdampak pada perkembangan pembangunan di wilayah Bandung Barat.

“Minimnya anggaran pemeliharaan untuk infrastruktur misalnya PJU dan Jalan. Pada tahun 2024 pembangunan jalan Rp104 miliar. Sementara pemeliharaan hanya Rp7 miliar. Sehingga satu selesai pembangunan 10 ruas tak terpelihara,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya pun menyoroti sejumlah hal di bidang kesehatan dan pertanian yang menjadi skala prioritas harus lebih ditingkatkan.

“Penyediaan obat dasar dari kebutuhan Rp12 miliar hanya diberikan Rp4 miliar walau akhirnya ada bantuan dari Pusat,” katanya.

“Irigasi pertanian penunjang ketahanan pangan terbukti sekian hektar tanah kekeringan dan kebutuhan lainnya.Artinya Angka surplus bisa ditekan diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat,” sambungnya.

Ia menegaskan, pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat mengalami peningkatan sebesar Rp361 miliar. Fraksi PDI Perjuangan pun mengapresiasi walau tetap mendorong optimalisasi terus ditingkatkan.

“Karena potensi masih besar misalnya parkir di titik padat kunjungan misalnya wilayah Kota Baru Parahiyangan dan kerjasamana dengan pihak pengelola wisata,” tandasnya.

Terpisah, Wakil Bupati Bandung Barat Asep Ismail mengatakan catatan kritis Fraksi PDIP dalam pandangan umum soal laporan pertanggungjawaban bupati tahun 2024 menjadi masukan penting bagi pemda untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat Bandung Barat.

“Betul tadi ada catatan dari beberapa fraksi termasuk PDID, ini jadi support bagi kita. Kami akan rangkuman catatan ini untuk kebijakan ke depan lebih baik,” katanya. (KRO)

Live Update