RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mendorong penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, seperti rapat dan pertemuan, dilakukan di hotel-hotel berbintang dua dan tiga. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan untuk membangkitkan kembali sektor perhotelan lokal yang saat ini tengah mengalami penurunan okupansi.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan kebijakan ini sah dilakukan karena sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
“Kan sudah diperbolehkan oleh pusat, jadi kenapa tidak kita jalankan? Banyak hotel-hotel yang nyaris mati. Maka dari itu, kami arahkan kegiatan seperti rapat untuk dilaksanakan di hotel bintang dua atau tiga,” ujarnya saat ditemui di Jl. Kadipaten, Antapani, Kota Bandung, Minggu (22/6/2025).
Menurut Erwin, hotel berbintang empat dan lima di Kota Bandung saat ini masih memiliki okupansi yang stabil. Sementara itu, hotel kelas menengah ke bawah justru berada dalam kondisi sepi dan membutuhkan dukungan konkret agar bisa bertahan.
“Hotel bintang empat dan lima masih penuh. Tapi hotel bintang dua dan tiga banyak yang kosong. Ini cara kita membantu mereka supaya tidak tutup,” jelasnya.
Erwin juga menyebut, langkah ini sejalan dengan program Pemerintah Kota Bandung dalam menyelamatkan lembaga-lembaga swasta lainnya, termasuk sekolah-sekolah yang sebelumnya terancam gulung tikar.
“Kita pernah bantu sekolah swasta agar tidak bangkrut lewat kebijakan. Sekarang kita terapkan juga di sektor hotel. Pemerintah harus hadir dan proaktif,” ungkapnya.
Terkait anggaran, Erwin memastikan tidak akan ada pemborosan. Pemkot tetap mengacu pada prinsip efisiensi dan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan.
“Intinya tetap efisien. Kami tidak akan buat anggaran baru. Kalau rapat di hotel memang lebih efektif dan mendukung program, ya silakan. Sudah ada SOP-nya,” tegasnya.
Erwin menambahkan kebijakan tersebut diharapkan dapat memicu pemulihan ekonomi lokal, terutama sektor jasa dan pariwisata yang selama ini menjadi penopang lapangan kerja masyarakat.
“Selain mendukung bisnis hotel, kegiatan ini juga dinilai berdampak pada pelaku UMKM dan pekerja informal di sekitarnya,” pungkas Erwin.(dsn)
