RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati tetap diperhatikan. Bandara yang berada di Majalengka itu diproyeksi bisa melayani lima rute penerbangan domestik.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sudah bicara dengan Susi Pudjiastuti pemilik maskapai Susi Air. Pembukaan lima rute domestik itu, sebagai langkah awal, sebelum menjadikan BIJB Kertajati sebagai Bandara internasional untuk penerbangan haji dan umrah.
Adapun lima rute di Kertajati itu yakni Halim-Kertajati untuk kru pesawat besar. Feeder dari Cilacap-Kertajati, Purbalingga-Kertajati, Yogyakarta-Kertajati, Semarang-Kertajati, Tasikmalaya-Kertajati.
“Kertajati tahap pertama akan saya fokuskan untuk penerbangan internasional saja dulu, yaitu digunakan untuk haji dan umrah. Kalau ini berjalan, yang domestik bisa bareng-bareng. Problemnya saya harus mendorong investasi gede,” ujar Dedi.
Dalam kesempatan itu, ia memastikan anggaran Rp60 miliar yang setiap tahunnya dikeluarkan untuk biaya operasional BIJB Kertajati digunakan untuk subsidi rute penerbangan baru di Kertajati dengan maskapai Susi Air. Kemudian, berdasarkan hasil diskusi dengan Susi Pudjiastuti, didapatkan beberapa masalah yang harus diselesaikan. salah satu masalah utama Kertajati adalah soal kru penerbangan yang umumnya berbasis di Jakarta.
“Apa sih problem Kertajati? Problemnya kru pesawat kan harus berangkat dari Jakarta. Itu kalau pakai voorijder membutuhkan waktu 4 jam dan itu tidak mungkin karena lama. Makanya harus ada rute Halim ke Kertajati untuk mengangkut kru pesawat,” ucapnya.
Dari sinilah muncul rencana membuka lima rute yang akan difokuskan untuk mengisi kebutuhan penumpang ke Bandara Kertajati. Dedi memastikan komitmennya untuk membagi perhatian secara adil antara Bandara Husein di Bandung dan Kertajati di Majalengka.
“Saya ini gubernur, sama Husein harus sayang, sama Kertajati harus sayang juga,” imbuhnya.
Langkah lainnya untuk mendukung ekosistem BIJB adalah membangun pondok asrama haji di dalam bandara untuk melayani penerbangan haji dan umrah. Ia menargetkan bisa melakukan MoU dengan Kemenag dan Badan Pengelola Haji dan Umrah pada awal Agustus mendatang.
(dbs)
