RADARBANDUNG.ID, BANDUNG-Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat menilai Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Jawa Barat sampai dengan posisi April 2025 tetap tumbuh positif dengan stabilitas dan profil risiko yang terjaga.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat Darwisman mengatakan, pada April 2025, sektor Perbankan di Jabar menuju pertumbuhan positif (year on year) tercermin dari beberapa indikator, antara lain Total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit, dengan tingkat pertumbuhan berturut-turut sebesar 1,74 persen; 1,50 persen; dan 3,85 persen.
“Tingkat risiko kredit yang direfleksikan oleh rasio Net Performing Loan (NPL) relatif terjaga dalam batas threshold dengan nilai 3,93 persen. Berikutnya, fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) juga terlihat optimal dengan rasio sebesar 91,36 persen,” ujar Darwisman kepada para awak media di Kantor OJK Jabar, Bandung, Rabu (25/6).
Pada April 2025, lanjut Darwisman, penyaluran kredit perbankan (Bank Umum dan BPR) di Jabar mencapai Rp628 triliun, tumbuh 3,85 persen YoY. Secara nasional, market share penyaluran kredit perbankan di Jabar mencapai 7,79 persen terhadap total kredit perbankan secara nasional.
Penyaluran kredit pada posisi April 2025 tumbuh 3,85 persen (YoY), melambat jika
dibandingkan periode yang sama di April 2024 yang mencapai 9,64 persen (YoY).
“Pelambatan penyaluran kredit ini disebabkan oleh penurunan penyaluran kredit yang cukup signifikan pada sektor Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Industri Pengolahan. Peningkatan Rasio NPL pada sektor Kredit Pemilikan Rumah Tinggal, Multiguna, Perdagangan Besar, Industri Pengolahan, Bukan Lapangan Usaha, dan Transportasi
mencerminkan peningkatan risiko kredit di Jabar,” ungkapnya.
Mayoritas fungsi intermediasi Bank (penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit/pembiayaan) tersebar di 5 Kabupaten/Kota dari 18 Kabupaten dan 9 Kota yang terdapat di Jabar, sedangkan rasio NPL gross tertinggi berada di Kota Banjar, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan prinsip kegiatan usahanya, sektor Perbankan masih didominasi oleh
jenis usaha konvensional, dengan porsi Total Aset, market share DPK, dan market
share Kredit/Pembiayaan berturut-turut sebesar 88,26 persen (Rp914 triliun); 88,86
persen (Rp634 triliun); dan 88,90 persen (Rp579 triliun).
Berdasarkan jenisnya, per April 2025, Bank Umum masih lebih dominan dibandingkan
Bank Perekonomian Rakyat, dengan Total Aset, market share DPK, dan market share
Kredit/Pembiayaan berturut-turut sebesar 96,84 persen (Rp1.003 triliun); 96,84 persen (Rp691 triliun); dan 96,35 persen (Rp628 triliun).
Perkembangan Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jabar
Per April 2025, total Aset Bank Umum yang berkantor pusat di Jabar sebesar Rp190 triliun, tumbuh Rp3 triliun atau 1,72 persen (YoY) dari sebesar Rp187 triliun pada posisi April 2024. Sebaliknya, Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum yang berkantor pusat di Jabar mengalami penurunan Rp3 triliun atau 2,61 persen (YoY), dari sebesar Rp137 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp134 triliun pada
April 2025. Realisasi Kredit juga menunjukan penurunan Rp0,4 triliun atau 0,32 persen (YoY) dari sebesar Rp126 triliun pada April 2024 menjadi Rp125 triliun pada April 2025.
Pembukuan Laba juga mengalami penurunan sebesar 22,21 persen (YoY), dari sebesar Rp517,69 miliar di April 2024 menjadi sebesar Rp403,19 miliar di April 2025.
Penurunan laba tersebut diakibatkan oleh peningkatan nominal NPL sebesar 58,51
persen (1,2 triliun) dan penurunan kredit sebesar 0,32 persen (YoY).
Perkembangan BPR & BPRS di Jabar
Total aset BPR dan BPRS tumbuh Rp0,85 triliun atau 2,67 persen (YoY), dari sebesar Rp31,86 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp32,71 triliun pada April 2025.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh Rp0,77 triliun atau 3,54 persen (YoY), dari sebesar Rp21,77 triliun pada April 2024, menjadi sebesar Rp22,54 triliun pada April 2025.
Kredit/Pembiayaan yang diberikan juga tumbuh Rp0,66 triliun atau 2,86 persen (YoY), dari sebesar Rp23,11 triliun pada April 2024, menjadi sebesar Rp23,77 triliun pada April 2025. Perolehan Laba BPR dan BPRS naik sebesar 498,1 persen (YoY), dari posisi rugi Rp0,01 triliun pada April 2024 menjadi laba Rp0,07 triliun pada April 2025.
Namun demikian, pada sisi lain rasio NPL gross memburuk, dari 11,16 persen di April
2024 menjadi 12,69 persen di April 2025.
Perkembangan BPR & BPRS Milik Pemerintah Daerah di Jabar
Per April 2025, terdapat 26 BPR dan BPRS milik Pemda di Jabar. Perkembangan
kinerja BPR dan BPRS milik Pemda di Jabar ditinjau dari indikator kinerja utama
yaitu total Aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), Kredit/Pembiayaan, serta perolehan Laba
adalah sebagai berikut:
Total Aset BPR dan BPRS milik Pemda tumbuh Rp0,22 triliun atau 3,22 persen (YoY), dari sebesar Rp6,95 triliun di April 2024 menjadi sebesar Rp7,17 triliun di April 2025.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh Rp0,07 triliun atau 2,82 persen (YoY), dari sebesar Rp2,33 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp2,40 triliun pada April 2025.
Kredit/Pembiayaan yang diberikan tumbuh Rp0,25 triliun atau 4,63 persen (YoY), dari
sebesar Rp5,49 triliun pada April 2024 menjadi sebesar Rp5,74 triliun pada April 2025.
Perkembangan Penyaluran Kredit UMKM dan KUR
Secara Nasional, total penyaluran KUR per Mei 2025 mencapai Rp23,91 triliun, sedangkan penyaluran KUR di Jabar mencapai Rp2,55 triliun (10,67 persen terhadap nasional). Provinsi Jabar menjadi penerima KUR terbesar ketiga setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Sampai dengan Mei 2025, terdapat 85.923 pelaku usaha di Jawa Barat yang memperoleh pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dengan total nominal pembiayaan sebesar 2,55 triliun, dan outstanding saat ini mencapai Rp2,45 triliun.
Berdasarkan skema pembiayaannya, KUR untuk sektor mikro lebih dominan, dengan
porsi 63,74 persen, diikuti KUR Kecil (30,91 persen), KUR Ultra Mikro (5,05 persen),
<span;>KUR TKI (0,19 persen), kemudian KUR Super Mikro (0,11 persen). (nto)
