RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – PT Dirgantara Indonesia (DI) menyatakan kesiapannya memanfaatkan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, sebagai pusat perawatan pesawat atau maintenance, repair, and overhaul (MRO). Langkah ini menanggapi wacana pemindahan sebagian aktivitas operasional PT DI dari Kota Bandung ke kawasan bandara tersebut.
Direktur Utama PT DI, Gita Amperiawan, mengatakan pihaknya akan membahas rencana tersebut dalam rapat bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, 1 September 2025 di Bandara Kertajati. Pertemuan ini akan mengundang berbagai pihak untuk merumuskan strategi pemanfaatan lahan di bandara tersebut.
“Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengundang semua pihak ke Kertajati. Kami sudah sampaikan pandangan bahwa PT DI siap memanfaatkan kawasan itu sebagai pusat MRO, dan ini akan menjadi prioritas kami,” ujar Gita di sela peringatan HUT ke-49 PT DI di Bandung, Sabtu (23/8/2025).
Menurut Gita, secara teknis Bandara Kertajati memiliki fasilitas yang mendukung pengembangan bengkel pesawat, mulai dari panjang landasan pacu hingga kepadatan lalu lintas udara yang relatif rendah. Hal itu membuat bandara tersebut cocok untuk mendukung kegiatan industri penerbangan berskala besar.
“Untuk kebutuhan MRO, banyak pesawat yang harus didatangkan. Dengan panjang landasan dan lalu lintas udara yang tidak terlalu padat, Kertajati sangat layak dimanfaatkan,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendorong agar PT DI yang berbasis di Kota Bandung direlokasi ke kawasan Kertajati. Dedi menilai keberadaan PT DI di Bandung menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan landasan uji pesawat hingga kepadatan permukiman di sekitar pabrik.
“Setelah berdiskusi dengan Dirut PT DI, Dirut Pindad, dan KASAU, pemikiran kami sama, sulit bagi PT DI berkembang pesat di Bandung. Untuk uji coba pesawat saja, landasannya terbatas,” kata Dedi.
Selain PT DI, Dedi menggagas pemusatan industri pertahanan di kawasan Kertajati. Ia menyebut lahan di sekitar bandara tersebut masih luas dan berstatus tanah negara sehingga berpotensi dikembangkan menjadi kawasan industri sekaligus kawasan ekonomi khusus.
“Mulai dari PT DI, Pindad, hingga Dahana yang sudah ada di Subang, bisa dipusatkan di sana, termasuk fasilitas TNI AU. Ini sudah dikomunikasikan ke berbagai pihak, dan responsnya positif,” jelas Dedi.(dsn)