Banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi namun belum masuk ke dalam data DTKS atau Data Sen. Untuk itu, Pemkot juga menyiapkan skema bantuan tambahan bagi kelompok ini agar tidak tertinggal dalam mengakses pendidikan.
Pemkot Bandung berharap bisa mempercepat pemerataan akses pendidikan di kota, serta mendorong kualitas pendidikan yang setara antara wilayah inti kota dan pinggiran.
Gagasan cara menghapus persepsi favorit adalah dengan merotasi guru atau hanya menambah fasilitas di sekolah unggulan. Solusi utamanya adalah menyetarakan kualitas seluruh sekolah negeri, baik dari sisi fasilitas, guru, maupun lingkungan belajar.
Sekolah Rakyat telah siap digelar. Total peserta yang disetujui 500 orang, mencakup seluruh jenjang pendidikan yang akan difasilitasi melalui program ini.
Kajian teknis mengenai skema bantuan ini telah dilakukan sejak Maret 2025 melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kajian tersebut mencakup perhitungan biaya operasional sekolah dan kebutuhan personal siswa di lingkungan sekolah swasta.
Pendidikan tak boleh lagi terjebak dalam dikotomi negeri vs swasta. Semua anak berhak atas pendidikan yang adil dan berkualitas, apapun status ekonominya. Kebutuhan biaya pendidikan per siswa mencapai sekitar Rp11,8 juta per tahun. Namun, hingga kini, mekanisme penyaluran subsidi masih dikaji.
Meski menghadapi tantangan, semangat kolaborasi antarsekolah swasta tetap terjaga. Suhardi menyebut adanya grup komunikasi antarkepala sekolah yang kerap menjadi solusi dalam situasi darurat.
Forum besar yang akan digelar Pemkot Bandung dalam waktu dekat diharapkan bukan hanya menjadi ajang konsolidasi. Kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan pendidikan, Kota Bandung bisa menjadi pionir dalam menyikapi putusan MK secara bijak dan progresif.
Guna merespons kondisi tersebut, Pemkot Bandung menetapkan skema kategorisasi sekolah swasta menjadi empat tipe, A, B, C, dan D. Sekolah tipe A dan B dianggap telah mapan dan tidak membutuhkan bantuan operasional. Sementara itu, sekolah tipe C dan D menjadi fokus perhatian pemerintah.
Format seleksi terbaru SPMB ini akan segera disosialisasikan ke seluruh sekolah dasar dan madrasah di Kota Bandung. Disdik juga menyiapkan panduan lengkap bagi orang tua dan siswa, termasuk simulasi pendaftaran online, guna memastikan proses berjalan lancar dan transparan.
Potensi kecurangan dalam pelaksanaan SPMB, Pemkot akan bersikap tegas. Baik itu kecurangan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa, aparatur sipil negara, maupun institusi pendidikan yang mencoba memanipulasi proses penerimaan akan dikenai sanksi berat, termasuk sanksi pidana dan diskualifikasi siswa yang terlibat.
Situasi yang semakin kompleks, pihak sekolah memilih untuk fokus menjaga kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sembari menyerahkan penuh urusan hukum kepada tim kuasa hukum dari Ikatan Alumni (IKA) Smansa.
Pemkot Bandung menargetkan sebanyak 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, baru jenjang SD yang belum tersedia fasilitasnya. Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial menegaskan komitmennya dalam menciptakan kota yang inklusif dan tangguh, baik dari sisi pendidikan, kesiapsiagaan bencana, hingga perlindungan sosial.
RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Keluarga besar SMAN 1 (Smansa) Bandung yang terdiri dari para purna guru, guru aktif, ikatan alumni, serta siswa yang diwakili oleh Ketua OSIS, terus mengawal secara konsisten jalannya sengketa gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Koordinator Tim Caretaker, Arief Budiman menjelaskan gugatan […]
RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Seluruh warga SMAN 1 (Smansa) Bandung bersatu, siswa, guru, orang tua, hingga alumni, bersatu menyuarakan penolakan terhadap sengketa lahan yang mengancam keberlangsungan sekolah mereka. Mereka dengan tegas menyatakan Smansa bukan sekadar bangunan, melainkan simbol perjuangan, kebersamaan, dan masa depan pendidikan yang harus dipertahankan. Kesatuan suara ini menggema sebagai bentuk perlawanan terhadap […]
Dampak dari pengosongan itu dirasakan langsung oleh siswa. Selain tekanan psikologis, siswi yang terdampak kini kehilangan akses antar-jemput sekolah yang sebelumnya difasilitasi melalui asrama.
Banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi namun belum masuk ke dalam data DTKS atau Data Sen. Untuk itu, Pemkot juga menyiapkan skema bantuan tambahan bagi kelompok ini agar tidak tertinggal dalam mengakses pendidikan.
Pemkot Bandung berharap bisa mempercepat pemerataan akses pendidikan di kota, serta mendorong kualitas pendidikan yang setara antara wilayah inti kota dan pinggiran.
Gagasan cara menghapus persepsi favorit adalah dengan merotasi guru atau hanya menambah fasilitas di sekolah unggulan. Solusi utamanya adalah menyetarakan kualitas seluruh sekolah negeri, baik dari sisi fasilitas, guru, maupun lingkungan belajar.
Sekolah Rakyat telah siap digelar. Total peserta yang disetujui 500 orang, mencakup seluruh jenjang pendidikan yang akan difasilitasi melalui program ini.
Kajian teknis mengenai skema bantuan ini telah dilakukan sejak Maret 2025 melalui kerja sama antara Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Kajian tersebut mencakup perhitungan biaya operasional sekolah dan kebutuhan personal siswa di lingkungan sekolah swasta.
Pendidikan tak boleh lagi terjebak dalam dikotomi negeri vs swasta. Semua anak berhak atas pendidikan yang adil dan berkualitas, apapun status ekonominya. Kebutuhan biaya pendidikan per siswa mencapai sekitar Rp11,8 juta per tahun. Namun, hingga kini, mekanisme penyaluran subsidi masih dikaji.
Meski menghadapi tantangan, semangat kolaborasi antarsekolah swasta tetap terjaga. Suhardi menyebut adanya grup komunikasi antarkepala sekolah yang kerap menjadi solusi dalam situasi darurat.
Forum besar yang akan digelar Pemkot Bandung dalam waktu dekat diharapkan bukan hanya menjadi ajang konsolidasi. Kolaborasi yang kuat antara pemangku kepentingan pendidikan, Kota Bandung bisa menjadi pionir dalam menyikapi putusan MK secara bijak dan progresif.
Guna merespons kondisi tersebut, Pemkot Bandung menetapkan skema kategorisasi sekolah swasta menjadi empat tipe, A, B, C, dan D. Sekolah tipe A dan B dianggap telah mapan dan tidak membutuhkan bantuan operasional. Sementara itu, sekolah tipe C dan D menjadi fokus perhatian pemerintah.
Format seleksi terbaru SPMB ini akan segera disosialisasikan ke seluruh sekolah dasar dan madrasah di Kota Bandung. Disdik juga menyiapkan panduan lengkap bagi orang tua dan siswa, termasuk simulasi pendaftaran online, guna memastikan proses berjalan lancar dan transparan.
Potensi kecurangan dalam pelaksanaan SPMB, Pemkot akan bersikap tegas. Baik itu kecurangan yang dilakukan oleh oknum orang tua siswa, aparatur sipil negara, maupun institusi pendidikan yang mencoba memanipulasi proses penerimaan akan dikenai sanksi berat, termasuk sanksi pidana dan diskualifikasi siswa yang terlibat.
Situasi yang semakin kompleks, pihak sekolah memilih untuk fokus menjaga kelangsungan kegiatan belajar mengajar, sembari menyerahkan penuh urusan hukum kepada tim kuasa hukum dari Ikatan Alumni (IKA) Smansa.
Pemkot Bandung menargetkan sebanyak 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Saat ini, baru jenjang SD yang belum tersedia fasilitasnya. Pemkot Bandung melalui Dinas Sosial menegaskan komitmennya dalam menciptakan kota yang inklusif dan tangguh, baik dari sisi pendidikan, kesiapsiagaan bencana, hingga perlindungan sosial.
RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Keluarga besar SMAN 1 (Smansa) Bandung yang terdiri dari para purna guru, guru aktif, ikatan alumni, serta siswa yang diwakili oleh Ketua OSIS, terus mengawal secara konsisten jalannya sengketa gugatan yang diajukan oleh Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Koordinator Tim Caretaker, Arief Budiman menjelaskan gugatan […]
RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Seluruh warga SMAN 1 (Smansa) Bandung bersatu, siswa, guru, orang tua, hingga alumni, bersatu menyuarakan penolakan terhadap sengketa lahan yang mengancam keberlangsungan sekolah mereka. Mereka dengan tegas menyatakan Smansa bukan sekadar bangunan, melainkan simbol perjuangan, kebersamaan, dan masa depan pendidikan yang harus dipertahankan. Kesatuan suara ini menggema sebagai bentuk perlawanan terhadap […]
Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
