RADARBANDUNG.id – Enam kelompok masyarakat diutamakan Pemerintah untuk terima vaksin Covid-19.
Sampai saat ini, Pemerintah juga sudah melakukan uji vaksin tahap 3 produksi Sinovac Biotech. Tahap itu bekerjasama dengan provider vaksin sejumlah negara.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PCPEN) Airlangga Hartarto memastikan seluruh vaksin yang Pemerintah datangkan dijamin halal.
Demikian Airlangga Hartarto sampaikan dalam diskusi virtual bertema Update Vaksin, Protokol Kesehatan, Antisipasi Banjir Musim Hujan oleh Media Center Satgas Covid-19, Senin (12/10).
“Terkait dengan halal sudah membahas dengan MUI. Insya Allah karena untuk pandemi Covid-19 semuanya halal. Halalan thayyiban,” ungkapnya.
Pemerintah, sambungnya, sudah mengajukan pengadaan 271,3 juta vaksin berbagai pihak. Semuanya dalam kontrol Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma.
Nantinya, apabila vaksin Covid-19 sudah siap, maka tinggalpendistribusian vaksin ke sejumlah pihak. Harapannya, akhir 2020 ini sekitar 30 juta vaksin Covid sudah ada.
-
Kelompok masyarakat prioritas terima vaksin Covid-19
Menteri Koordinator Perekonomian ini mengungkap, ada enam kelompok masyarakat penerima vaksin.
Pertama, adalah garda terdepan seperti paramedis, TNI, Polri, aparat hukum dan pelayanan publik. Untuk kebutuhan kelompok ini, butuh setidaknya 3,5 juta vaksin.
Kedua, tokoh masyarakat, pemuka agama dan perangkat daerah yang mencapai 5 juta orang.
Ketiga, tokoh pendidikan, tenaga pendidikan mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi yang angkanya mencapai 4,3 juta orang.
Keempat, aparatur negara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan legislatif sebanyak 2,3 juta vaksin.
Kelima, penerima bantuan pembayaran iuran BPJS yang mencapai 96 juta orang.
Keenam, yakni masyarakat berusia 19-59 tahun yang perkiraan angkanya mencapai 58 juta jiwa.
“Sehingga total (vaksin Covid sebanyak) 160 juta,” jelasnya.
Kendati demikian, Airlangga menyatakan, sejatinya Indonesia membutuhkan sekitar 320 juta vaksin Covid.
Untuk kebutuhan itu, pemerintah sedang membuat semacam MoU ataupun ikatan dengan sejumlah perusahaan vaksin, selain melakukan upaya produksi dalam negeri.
“Jadi ada dua langkah. Yaitu dari pemerintah dan vaksin mandiri. Semua dalam kontrol Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma,” terangnya.
Untuk proses vaksinasi ini, Ketua Umum Partai Golkar ini mengakui tidak bisa sekaligus, melainkan melalui tahapan-tahapan.
Baca Juga: Segini Harga Vaksin Covid-19 di Indonesia, Kata Bio Farma
Ia mencontohkan, jika dalam satu hari 1 juta penyuntikan, maka minimal 2 juta masyarakat Indonesia menerima vaksinasi.
“Kami melibatkan 11 ribu puskesmas, berarti satu puskesmas 100 kali suntikan,” paparnya.
