Nama Jawa Barat Perlu Diganti? Ini Kata Ridwan Kamil

oleh -
Nama Jawa Barat Diusulkan Diganti Provinsi Sunda, MPR Akan Sampaikan ke Presiden
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad hadir dalam acara ‘Dialog Aspirasi Pengembalian Nama Provinsi Jawa Barat Menjadi Provinsi Sunda’. Gelaran Kongres Sunda itu diadakan di Perpustakaan Ajip Rosidi, Jl. Garut No. 2, Kota Bandung, Jawa Barat. (dok MPR RI)

RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Gubernur Jabar, Ridwan Kamil angkat bicara soal usulan penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Tatar Sunda.

Masyarakat, harus menyadari terlebih dahulu bahwa, Sunda merupakan nama geografis, bukan suku atau etnis.

Hal tersebut, mengacu pada sebutan Lempeng Sunda.

Lempeng itu bagian dari Lempeng Tektonik Eurasia, yang kini secara administratif.

Meliputi Kalimantan, Jawa, Sumatera, bahkan sebagian Thailand, Filipina, Malaysia, Brunei, Singapura, Kamboja, dan Vietnam.

“Harus masyarakat ketahui, Sunda itu sebenarnya bukan etnisitas. Sunda itu wilayah geografis, meliputi Sumatera Kalimantan, dan Jawa, yang sebutannya Sunda Besar,” katanya.

“Ada Sunda Kecil, yaitu Bali, Nusa Tenggara, dan lain-lain. Tapi dalam perjalanan sejarahnya, menjadi nama etnisitas. Nah, kesepakatan ini belum semua orang paham, jadi masih panjang ya,” lanjutnya.

Selain itu, Ridwan Kamil menjelaskan, Provinsi Jawa Barat terdapat tiga budaya utama, yakni Sunda Priangan, Kacirebonan pada sebagian Pantura dan Betawian yang berkembang sekitaran Bekasi dan Depok.

Baca Juga: Nama Jawa Barat Diusulkan Diganti Provinsi Sunda, MPR Akan Sampaikan ke Presiden

Berdasarkan itu, dalam amatannya, penggunaan nama Provinsi Sunda mungkin bukan masalah bagi masyarakat Priangan, tetapi harus lebih dulu mendengar suara dari warga Betawi dan Cirebonan.

“Kalau tidak ada kesepakatan, hidup ini tidak akan maslahat,” katanya. Kendati demikian, ia tetap mempersilakan dan tak menampik begitu saja usulan tersebut.

Baca Juga: Kaprodi Sastra Sunda Unpad: Nama Jawa Barat Tak Perlu Diganti

Asal, ada kajian-kajian komprehensif. Juga yang terpenting, harus ada tindaklanjut dengan pengumpulan pendapat masyarakat yang merasa bukan etnis Sunda.

“Sebuah wacana silakan, tapi masih panjang perjalanannya, karena harus memahami dan pendapat persetujuan dari pihak-pihak yang mungkin merasa berbeda kalau itu hadir,” tandasnya.

(muh)