RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk penyelesaian masalah memperjuangkan hak siswa-siswi SMA/SMK kelas 3 di Jawa Barat yang gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) akibat keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh pihak sekolah. Dalam pernyataannya yang disampaikan melalui kanal YouTube KDM Channel Rabu (26/2/2025), Dedi menyatakan dirinya telah mengirim surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meminta pertimbangan khusus terkait permasalahan tersebut.
Menurut Dedi kendala yang terjadi bukanlah karena kelalaian siswa, melainkan kesalahan administrasi di pihak sekolah yang terlambat mengirimkan data PDSS.
“Saya telah berkomunikasi dengan Menteri Dikti dan berkirim surat terkait sekolah yang siswanya tidak masuk pendaftaran SNBP karena sekolah terlambat mengirimkan data. Ini bukan kelalaian siswa, tetapi pihak sekolah,” ungkap Dedi Mulyadi.
Dedi menambahkan langkah penyelesaian masalah diambil guna antisipasi protes dan demonstrasi yang telah dilakukan oleh sejumlah siswa di beberapa sekolah, seperti SMAN 4 Karawang, SMKN 1 Depok, dan SMAN 1 Cileunyi, yang merasa dirugikan karena tidak dapat mengikuti seleksi SNBP, kesempatan emas untuk masuk perguruan tinggi negeri tanpa harus melalui tes.
Dedi mengungkapkan pengisian PDSS yang dijadwalkan berlangsung sejak 6 Januari hingga 31 Januari 2025 ternyata belum terpenuhi oleh sebagian sekolah, sehingga menyisakan banyak siswa yang tidak terdata dan kehilangan haknya dalam seleksi nasional. Dedi menambahkan dalam surat yang dikirim kepada Menteri, nama-nama siswa yang terdampak telah disertakan sebagai upaya agar pihak kementerian memberikan pertimbangan khusus dan solusi yang mendesak.
Baca juga: Peningkatan Mutu Akademik SNBP Seleksi Siswa Berprestasi
Dedi Mulyadi juga menegaskan larangan terhadap study tour keluar Jawa Barat serta kegiatan-kegiatan dengan biaya tinggi, seperti acara perpisahan atau wisuda yang dapat membebani keuangan orang tua.
“Tingginya angka pinjaman online di Jawa Barat, sebagian disebabkan oleh biaya sekolah yang tinggi. Tidak semua orang tua mampu membayar biaya study tour atau kunjungan industri. Jangan sampai orang tua berhutang ke bank atau pinjol,” tegasnya.
Baca juga: Perkuat Identitas Pendidikan Hadirkan Universitas Internasional
Dedi menekankan kegiatan perpisahan atau kelulusan sebaiknya dilaksanakan secara kreatif dan mandiri oleh siswa melalui OSIS, dengan iuran yang diinisiasi dan dikelola oleh siswa itu sendiri, tanpa campur tangan dari pihak sekolah atau guru.
“Tidak perlu mendramatisasi dan berkomentar aneh-aneh,” tambahnya.
Dedi Mulyadi berharap melalui langkah-langkah tersebut, masalah administrasi PDSS dapat segera terselesaikan sehingga seluruh siswa berhak mengikuti SNBP, dan kegiatan-kegiatan sekolah dapat dilaksanakan dengan lebih hemat dan kreatif, tanpa membebani keuangan orang tua, meningkatkan kualitas pendidikan serta memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh siswa di Jawa Barat.(dsn)
