RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, menyoroti rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat yang akan membangun 144 Unit Sekolah Baru (USB) pada tahun 2025.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru dalam jumlah besar tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau melihat data daya tampung dan jumlah lulusan SMP, Jawa Barat sebenarnya masih belum membutuhkan tambahan sekolah baru,” ujar Maulana menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Disdik Jabar yang digelar pada 8 Maret 2025.
Dalam dokumen LKPJ tersebut, Disdik Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24,66 miliar dari APBD Murni 2025 untuk pembangunan 11 USB, dengan rata-rata anggaran Rp 2,24 miliar per sekolah.
Selain itu, terdapat tambahan alokasi Rp 841,7 miliar dari hasil efisiensi anggaran 2025 untuk membangun 133 USB tambahan dan memperbaiki 4.726 ruang kelas.
Namun, menurut Maulana, jika mengacu pada satuan biaya pembangunan USB yang mencapai Rp 2,24 miliar per unit, maka dari total Rp 841,7 miliar tersebut, sekitar Rp 543,4 miliar dialokasikan untuk perbaikan kelas, dengan rata-rata Rp 114,9 juta per titik.
Ia mempertanyakan urgensi pembangunan 144 sekolah baru tersebut.
“Data dari Disdik sendiri menunjukkan daya tampung sekolah tingkat atas di Jawa Barat mencapai 960.348 kursi, sementara lulusan SMP pada 2024 hanya 764.138 siswa. Artinya, ada surplus daya tampung sekitar 25,69 persen,” tegasnya.
Maulana menyebut, pembangunan USB hanya relevan jika ditujukan untuk mengisi kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK. Namun, dari total 627 kecamatan di Jawa Barat, hanya 128 kecamatan yang belum memiliki sekolah negeri jenjang menengah atas. Bahkan, hanya 14 kecamatan yang benar-benar tidak memiliki SMA atau SMK, baik negeri maupun swasta.
“Kalau kebutuhan hanya 128 titik, kenapa justru dibangun 144 USB? Ini perlu ditinjau ulang agar tidak terjadi pemborosan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar anggaran pendidikan dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan, seperti peningkatan insentif guru honorer, guru ngaji, serta dukungan terhadap pesantren, kiai, dan santri. Selain itu, Maulana juga meminta agar perizinan bagi sekolah swasta tidak dipersulit agar bisa turut membantu pemerataan pendidikan.
“Kualitas pengajar yang sejahtera akan berdampak langsung pada kualitas pendidikan. Guru yang tersenyum karena mendapatkan honor yang layak akan mengajar dengan hati,” pungkasnya.
