RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Turunnya jumlah sekolah swasta dan terbatasnya daya tampung sekolah negeri, Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan langkah strategis agar tidak ada satu pun anak usia sekolah yang tertinggal pendidikan. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyampaikan langsung upaya ini kepada awak media, Jumat (30/5/2025), sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga.
“Ini bukan lagi soal pilihan, tapi soal tanggung jawab. Kita harus memastikan semua anak-anak Bandung tetap bisa sekolah, meski sekolah negeri tak mampu menampung semuanya,” ujar Erwin.
Erwin menyampaikan dari total 364 ribu lulusan SD tahun 2025, hanya sekitar 18.047 siswa yang bisa diterima di sekolah negeri. Artinya, lebih dari 80 ribu anak terancam tak memiliki kursi di ruang kelas negeri. Di sinilah peran sekolah swasta menjadi vital, terutama di tengah situasi pelik di mana banyak sekolah swasta justru gulung tikar karena beban operasional.
“Kita sedang menghadapi kondisi genting. Banyak sekolah swasta tutup. Kalau tidak segera ditangani, ini bisa berujung pada tingginya angka anak putus sekolah,” ungkapnya.
Menurutnya, guna merespons kondisi tersebut, Pemkot Bandung menetapkan skema kategorisasi sekolah swasta menjadi empat tipe, A, B, C, dan D. Sekolah tipe A dan B dianggap telah mapan dan tidak membutuhkan bantuan operasional. Sementara itu, sekolah tipe C dan D menjadi fokus perhatian pemerintah.
“Kita dorong sekolah-sekolah tipe C dan D melalui Rencana Mutu Pendidikan (RMP), dengan program ini, siswa tetap bisa sekolah gratis meskipun di swasta,” jelas Erwin.
Langkah ini bukan hanya menyasar keberlangsungan sekolah swasta, namun juga menjaga keberlanjutan hak anak untuk mengenyam pendidikan secara merata di seluruh wilayah kota.
Lebih lanjut, menurut Erwin, banyak masyarakat belum mengetahui saat ini ada dukungan konkret dari pemerintah bagi siswa yang masuk sekolah swasta, terutama di lembaga pendidikan kategori menengah ke bawah. Pemerintah memberikan subsidi agar sekolah tetap bisa berjalan dan siswa tak dibebani biaya pendidikan yang tinggi.
“Prinsip kami sederhana, semua anak Bandung harus bisa sekolah. Apakah dia dari keluarga mampu atau tidak, tidak boleh jadi penghalang,” ujar Erwin.
Erwin menegaskan upaya ini adalah bagian dari visi besar Kota Bandung untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif. Menurutnya, sektor pendidikan tak bisa hanya mengandalkan sekolah negeri saja.
“Sekolah swasta adalah mitra strategis. Kolaborasi ini bukan hanya soal teknis, tapi soal masa depan anak-anak Bandung. Pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya.(dsn)
