RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung telah memasuki tahap akhir. Namun, pelantikannya masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri. Ia menegaskan pentingnya percepatan pelantikan tersebut mengingat meningkatnya indikasi potensi bencana di wilayah Bandung Raya.
“Strukturnya sudah terbentuk, calon kepala BPBD sudah kita usulkan ke provinsi, sudah disetujui. BKN pun sudah menyelesaikan prosesnya. Sekarang tinggal menunggu izin pelantikan dari Pak Menteri Dalam Negeri,” ujar Farhan di sela kegiatan di Kiara Artha Park, Rabu (2/7/2025).
Menurut Farhan, saat ini fungsi penanggulangan bencana masih diampu oleh Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskarpb), sembari menunggu BPBD resmi beroperasi penuh. Ia menyebut sebagian personel BPBD berasal dari Diskarpb, namun ada juga yang direkrut dari luar.
“Ini baru awal, jadi peralihan tugas masih bertahap,” tambahnya.
Meski kantor BPBD belum ditentukan, ia memastikan kesiapan organisasi dan koordinasi lintas sektor sudah mulai disiapkan.
“Sementara masih nempel di Diskarpb. Tapi yang penting bukan hanya struktur, melainkan kenapa BPBD ini sangat dibutuhkan sekarang,” jelas Farhan.
Farhan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap berbagai indikasi pergerakan tanah yang muncul belakangan ini di kawasan Bandung dan sekitarnya. Ia menyoroti aktivitas Sesar Lembang yang semakin terlihat nyata.
“Kita lihat ada pergeseran tanah di Purwakarta, lalu gempa kecil berkekuatan 2,7 magnitudo di Cimahi. Belum lagi rumah-rumah rutilahu (rumah tidak layak huni) di Bandung yang mulai roboh hanya karena hujan. Ini bukan kejadian biasa,” ungkapnya.
Farhan menambahkan, dirinya mencurigai adanya pergerakan tanah yang bisa mengancam permukiman, terutama rumah-rumah dengan konstruksi dan pondasi yang lemah.
“Saya bukan ahli geologi, tapi dari fenomena yang kita lihat, ini harus jadi alarm,” ujarnya.
Untuk memitigasi ancaman tersebut, Farhan menegaskan Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk komunitas, perguruan tinggi, hingga pemerintah pusat.
“Kita punya komunitas Bandung Mitigasi. Selain itu, kita juga intens komunikasi dengan provinsi dan BNPB,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia membeberkan sejumlah perguruan tinggi telah melakukan riset serius terkait potensi bencana di Bandung, termasuk studi khusus mengenai Sesar Lembang.
“ITB, UNPAD, UPI, UNPAS, sampai Deakin Lancaster Indonesia (DLA) semuanya sedang melakukan kajian yang sangat mendalam,” tambah Farhan.
Ia menegaskan Pemkot Bandung sangat serius dalam upaya mitigasi bencana. Kesiapsiagaan dan respons dini menjadi prioritas utama, terlebih dengan adanya risiko bencana geologis yang semakin nyata.
“Makanya BPBD itu bukan sekadar lembaga administratif. Ia akan jadi ujung tombak kota dalam menghadapi ancaman bencana. Kita tidak bisa menunggu bencana datang baru bersiap,” pungkasnya.(dsn)