RADARBANDUNG.ID, BANDUNG – Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rahmat Hidayat Djati menyetujui Ridwan Kamil Wajib di-Interpelasi.
Sebagai partai pengusung saat di Pemilihan Gubernur 2018 , lanjut Rahmat, sangat mendukung rencana interpelasi dan akan mengajak semua anggota dewan.
“Banyak hal yang ingin ditanyakan, banyak yang harus dijawab oleh gubernur,” tegas Rahmat, kepada wartawan Selasa (8/10/2019).
Menurutnya, Interpelasi dilakukan dengan target duduk perkara kekeliruan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalankan roda pemerintahan provinsi terungkap secara transparan.
Sekaligus Rahmat juga memastikan akan memberi penegasan bahwa mitra pemerintah provinsi Jawa Barat yang secara sah secara konstitutional adalah dewan, bukan lembaga maupun tim di luar pemerintahan.
“Terkait tata kelola pemerintah daerah, prinsipnya itu. Tata kelola pemerintah daerah berdasarkan undang – undang penerintah daerah itu menyebut, pemerintah daerah itu bersama DPRD, kan gitu. Setahun berjalan ini, kita merasa banyak hal prinsipal yang belum dilakukan,” ujarnya.
Rahmat menegaskan, internal Fraksi PKB DPRD Jawa Barat solid mendukung rencana interpelasi sebagai bentuk tanggungjawab sosial setelah memenangkan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar 2018.
“Iya, solid. Salahsatu alasan kami setuju itu karena sebagai partai pengusung kita punya tanggungjawab moral dan politik untuk memastikan Gubernur betul betul menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” tegasnya.
