RADARBANDUNG.id, – Presiden Joko Widodo mengutus sejumlah menteri ke Kalimantan Tengah berkaitan dengan rencana pembangunan pertanian atau lumbung pangan alternatif yang disebut dengan ‘food estate’.
Jajaran menteri yang diutus adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meski demikian, tidak ada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam jajaran rombongan.
Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono merasa aneh ada kementerian yang berhubungan dengan pertanian tidak dilibatkan. Apalagi, ia meyakini bahwa Kemeterian Pertanian memiliki analisis terkait dengan lahan rawa atau gambut yang ada di Kalimantan apakah bisa ditanami oleh padi atau tanaman pangan lainnya.
“Bisa juga (tidak dilibatkannya Kementan) karena kemarin kurang berhasil dalam mencetak sawah baru. Kedua, mungkin anggaran di Kementan tidak ada. Ketiga, bisa karena kemampuan Kementan sendiri yang kurang maksimal terkait dengan infrastruktur pertanian. Jadi itu mungkin yang jadi pertimbangan presiden,” kata Ono kepada wartawan, Kamis (2/7/2020).
Ini harus menjadi bahan evaluasi dari kementerian yang bersangkutan agar kinerjanya bisa lebih baik. “Nah, kalau pak Prabowo apa ya? Ya kita sih positif saja. Mungkin keterlibatan unsur TNI dalam membuka lahan. Kan membuka lahan itu tidak mudah. Di TNI kan ada pasukan khusus untuk membuka lahan. Ketiga menteri ini kan harus berkomunikasi dengan Kementan terkait daya dukung lahannya,” ujar Ono.
Di kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai ada yang ganjil ketika presiden melibatkan Menteri yang bukan urusan utamanya mengurusi pangan.
Ia menduga, komunikasi antara Jokowi dengan Mentan tidak berjalan dengan baik. Terutama ketika pandemi melanda, tak ada terasa gebrakan berarti dari Mentan terkait ketahanan pangan.
“Jokowi itu butuh gerbrakan, butuh ide besar bagaimana ketahanan pangan ini bisa berjalan saat pandemi,” tuturnya.
Ia mencontohkan mengamankan ketersediaan beras di masa pandemi. Thailand dan Vietnam itu sudah tak mengekspor beras lagi buat ketahanan pangannya. Dengan kata lain, lanjutnya, selain mengurusi soal produksi yang kemungkinan juga belum bisa teratasi, Mentan juga harus bisa menjaga ketahanan pangan dengan mencari sumber lain agar tak terjadi kelangkaan dan kenaian harga bahan pangan.
Terkait kinerja, Menteri Pertanian Syahrul Limpo mengatakan bakal mempercepat musim panen. Dia ingin membuat produksi beras surplus. Kementan akan menyiapkan 7,4 juta hektare lahan sawah yang tersedia untuk mendukung percepatan musim panen.
“Kita ingin menghasilkan 15 juta ton beras,” kata Syahrul di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
Dia melanjutkan, saat ini stok beras dalam negeri yang masih tersedia per Juni 2020 sebanyak 7,49 juta ton. Dengan prediksi panen MT II tersebut, maka Syahrul memprediksi stok hingga akhir Desember 2020 akan mencapai 22 juta ton.