RADARBANDUNG.id – Ketua Forum Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (FORGAB P3A), Soleh Hadisutisna menagih Gubernur Jabar, Ridwan Kamil merealisasikan kontrak politik saat pencalonan pada pemilihan Gubernur tahun 2018.
Ketua FORGAB P3A tersebut mengingatkan Gubernur Jabar, terkait kontrak politik / Nota Kesepahaman pada 21 Juni tahun 2018 lalu yang langsung ditandatangani beliau dan diatas materai.
“Saya mengingatkan Gubernur Jabar agar ingat dan segera memenuhi janji atau kontrak politik saat beliau kampanye empat tahun lalu, jangan paksa kami untuk turun ke jalan atau menggeruduk ke Gedung Sate,” kata Soleh, Selasa (1/11/2022).
“Kami sangat kecewa, hingga tersisa kurang dari 1 tahun lagi kememimpinannya, Ridwan Kamil tidak pernah beritikad baik untuk mewujudkan janji politiknya, bahkan hanya sekedar silaturahmi dengan FORGAB P3A pun tidak pernah dilakukannya,” tegas Soleh.
“Salah satu kontrak politik beliau adalah mendorong peningkatkan kapasitas organisasi GP3A Provinsi, Forum GP3A Kabupaten dan GP3A / P3A yang ada di Jawa Barat termasuk irigasi desa yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat,” ungkap Soleh.
Hal senada diungkapkan oleh Amin Nurdin eks tim simpul relawan Jabar Juara dan Ketua Pokja Relawan Rindu Jabar Juara. Dirinya mengaku banyak menerima keluhan dan kekecewaan dari relawan atau pendukung RK pada saat pilgub. Hal itu ditunjukkan dengan 28,6 persen relawan yang puas atas kinerja Ridwan Kamil sebagai gubernur.
Bahkan menurutnya, ada beberapa Kontrak Politik / Nota Kesepahaman yang sampai ke dirinya, yang tak kunjung dipenuhi oleh RK.
“Mungkin hal tersebut tidak masuk persoalan hukum perdata, tapi ini menjadi pembelajaran bersama bagi pendukungnya.Jika kontrak politik yang diatas materai saja diabaikan, apalagi yang tidak ada kontrak politiknya,” ungkap Amin.
Amin berharap apa yang menjadi kesepahaman antara RK dan FORGAB P3A atau pun kontrak politik dengan kelompok masyarakat lainnya, saya tidak usah sebutkan satu persatu, bisa terwujud disisa masa jabatan RK.
“Jangan sampai kontrak politik yang dibuat hanya jadi alat politisasi untuk mendapatkan dukungan dan mendulang suara pada saat pemilu saja, kasian masyarakat jadi korban janji palsu atau PHP,” ujarnya.
