RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Profesionalisme penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) bisa menekan potensi kerawanan saat kontestasi politik berjalan. Di sisi lain, peran peserta pun sangat menentukan untuk mewujudkan Pemilu damai dan kondusif.
Diketahui, Jawa Barat berada di urutan ke empat dalam kategori provinsi paling rawan pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.
Data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) diketahui Jabar ada di angka 77,08 persen.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar, Hedi Ardia menilai hal itu bisa menjadi masukan bagi semua pihak.
“Kalau dari kita dari sisi teknis penyelenggaraan adalah bagaimana memastikan penyelenggaraan pemilu ini profesional, sehingga ketika penyelenggara ini profesional maka tidak akan terjadi kerawanan, maka tidak akan terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat,” ujar dia, Kamis (19/10).
Sejumlah upaya pun sudah dan sedang dilakukan. Di antaranya mempersiapkan kapasitas penyelenggara Pemilu, mulai dari tingkat kabupaten-kota sampai di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tujuannya agar mereka memahami aturan dan pada mengimplementasikannya saat bertugas.
Selain itu, KPU juga akan lebih memaksimalkan bimbingan teknis (bimtek)-bimtek agar semua anggota KPPS memahami seluruh regulasi.
“Kalau sebelumnya misalkan badan adhoc yang diberikan bimtek dari TPS (tempat pemungutan suara) itu hanya satu atau dua orang, mungkin ke depan kalau ada keterbatasan anggaran harus disiapkan solusi lain yang pasti tujuannya semua anggota KPPS itu memahami regulasi ini,” jelas dia.
Meski begitu, Hedi menyatakan bahwa penanganan tingkat kerawanan Pemilu di Jabar tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu. Menurutnya, partai politik pun harus dimintai pertanggungjawabannya, khususnya terkait edukasi kepada masyarakat.
Sebelumnya, Kapolda Jabar Irjen Pol Akhmad Wiyagus mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 2/3 kekuatan atau 19.475 personel yang akan diperbantukan untuk setiap tahapan Pemilu dan tingkat kerawanan.
“Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya sendiri digelar terakhir kali untuk mengecek persiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024. Sebanyak 2 per 3 kekuatan atau 19.475 personel yang akan diperbantukan untuk setiap tahapan Pemilu dan tingkat kerawanan,” kata Kapolda Jabar, belum lama ini. (dam)