Megawati Minta Aparat Netral dan Tidak Intimidasi Rakyat, Parpol jadi Wadah Kemajemukan

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyoroti pelaksanaan Pemilu 2024.

Megawati Soekarnoputri meminta aparat menjaga keamanan, bersikap netral, dan tidak melakukan intimidasi kepada masyarakat selama pesta demokrasi berlangsung.

Pernyataan Megawati Soekarnoputri itu disampaikan saat perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-51 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan kemarin (10/1).

Baca Juga : PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan DCT Hingga Rp 51 Triliun

Menurutnya, pemilu bukanlah alat kelompok elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Megawati menyatakan, dalam pemilu, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi.

Maka, semua pihak harus menghadirkan pemilu yang damai. “Setelah pemilu, enggak ribut. Ya sudah, kalau memang betul rakyat itu memilih,” jelas Megawati.

Presiden kelima RI itu mengingatkan, siapa pun pemimpin bangsa ke depan agar menyadari betapa kekuasaan tidak selamanya. “Kekuasaan itu tidak langgeng. Yang langgeng itu yang di atas. Kekuasaan itu akan berhenti, apapun jabatannya,” ungkap Megawati.

Baca Juga : BMKG Ingatkan Masyarakat Waspadai Hujan Lebat Disusul Angin Kencang

Dia mengatakan bahwa pemilu merupakan ajang pesta demokrasi dan alat bagi rakyat Indonesia untuk menyampaikan seluruh aspirasi politiknya. Namun, menurut pencermatan Megawati, akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser.

Hal itu disebabkan adanya intimidasi kepada masyarakat. Megawati meminta aparat tidak melakukan intidimasi kepada rakyat. “Mereka juga rakyat, keluarga mereka juga rakyat. Kalau sudah pensiun, mereka juga akan kembali menjadi rakyat biasa,” ungkapnya.

Megawati menyinggung kasus pengeroyokan aparat TNI kepada pendukung Ganjar di Boyolali. Menurutnya, mereka hanyalah anak muda yang mengendarai motor brong. Mereka ingin menunjukkan eksistensinya.

Jadi, aparat tidak boleh seenaknya melakukan kekerasan kepada rakyat. “Aduh sampe bonyok saya lihat, yang dipukuli. Kok mulut bisa sampai sini yo (nyentuh jidat), sampai bengkak gitu,” paparnya.

Dia memingatkan bahwa TNI dan polri adalah abdi negara. Mereka dibayar oleh negara yang berasal dari uang rakyat melalui pajak. Jadi, seharusnya aparat tidak melakukan kekerasan kepada masyarakat.

Megawati menegaskan bahwa dirinya bukan sentimen kepada aparat.  Dia hanya ingin mengingatkan bahwa aparat adalah abdi negara dan pelayanan rakyat.

“Ini supaya tahu, kalian itu abdi negara. Negara bukan perorangan. Udah begitu mbok sadar, yang harus dilindungi itu sopo to?, rakyatlah,” tegasnya.

Megawati juga meminta aparat untuk menjaga netralitas selama pemilu. Dia menegaskan bahwa anggota TNI dan Polri adalah abdi negara yang terikat dengan sumpah jabatan sampai pensiun.

Dia menegaskan, sumpah jabatan bukanlah omong kosong. TNI terikat sumpah Sapta Marga, Polri dengan Tribarata, dan ASN dengan sumpah jabatan. “Sumpah itu sama yang di atas, sampai mati lho,” tandas Megawati.

Capres Ganjar Pranowo mengatakan, rakyat tidak takut diintimidasi dan melawan dalam diam, serta bergerak dalam senyap. “Mereka ketika diintimidasi melawan dengan cara diam, karena mereka sembunyikan keberanian itu di dalam hatinya. Dan mereka sampaikan, oke silakan Anda tekan, silakan Anda paksa, kami inggih-inggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS,” tegas Ganjar yang juga hadir dalam perayaan HUT PDIP kemarin.

Dia mengungkapkan bahwa perlawanan di tingkat akar rumput secara diam-diam itu dirasakan setiap kali bertemu dengan rakyat, seperti saat berkampanye di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Banjarnegara.

Ganjar menambahkan, pemilu adalah sebuah harapan terhadap perubahan dan PDIP menjadi harapan untuk memperjuangkan wong cilik dan nasib marhaen, agar kemenangan itu diartikan untuk mewujudkan harapan rakyat.

Sementara, turut hadir Wakil Presiden Ma’ruf Amin, cawapres Mahfud MD, Ketua DPP PDIP yang juga putra Megawati, M. Prananda Prabowo, Ketua DPP Puan Maharani, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketum PPP M Mardiono, dan Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengungkapkan peran partai politik. Menurutnya kehadiran partai politik di Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Partai juga dianggap mewadahi kemajemukan yang ada dalam demokrasi.

“Partai politik memiliki peran sebagai kekuatan pemersatu bangsa di tengah kebhinekaan,” tutur Ma’ruf.

Ma’ruf menegaskan Indonesia membutuhkan partai politik yang kuat. Pada kesempatan ini, dia pun menyampaikan harapannya agar partai politik yang ada di Indonesia dapat terus melanjutkan semangat demokrasi. Hal tersebut harus diawali dengan pencetakkan kader partai yang andal dan berintegritas.

“Sekolah Partai milik PDI Perjuangan telah menjadi kawah candradimuka bagi para kader untuk menimba ilmu tentang politik dan praktiknya, sebelum terjun langsung menjadi politisi yang andal, profesional, dan berintegritas,” ungkapnya.

Pemilu 2024 menandai titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Ma’ruf berharap pada pemenang pemilu dapat merangkul seluruh elemen.

“Sebagian suara rakyat ada di pihak yang tidak memenangkan kontestasi Pemilu. Namun, mereka tetaplah rakyat Indonesia yang harus kita rangkul dan ayomi,” ucapnya.

Lebih lanjut Ma’ruf menyampaikan Pemilu dapat menjadi salah satu contoh perhelatan yang baik.

Sebab ada perbadaan latar belakang dan visi misi dapat berkontestasi secara terbuka, adil, dan jujur.

“Merawat demokrasi harus dilakukan secara terus-menerus dan hal ini merupakan tugas kita bersama. Termasuk tugas daripada partai politik,” katanya.

Dia berharap, pelaksanaan Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan damai. “Sehingga dapat mendorong kematangan demokrasi Indonesia dan meneguhkan citra positif Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia,” ucapnya.  (lum/lyn/jp)