RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat merilis data terbaru mengenai garis kemiskinan (GK) pada September 2024. Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Darwis Sitorus, di Kantor BPS, Kamis, (16/1), menyampaikan bahwa komoditi makanan dan non-makanan memiliki peran dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Menurut Darwis, komoditi makanan berperan besar dalam garis kemiskinan di Jawa Barat, baik di perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, komoditi yang memberikan kontribusi terbesar adalah beras, dengan menyumbang 22,08 persen terhadap garis kemiskinan, diikuti oleh rokok kretek filter sebesar 12,09 persen, daging ayam ras (5,36 persen), telur ayam ras (5,28 persen), dan kopi bubuk serta kopi instan (sachet) yang menyumbang 3,91 persen.
Sementara itu, di perdesaan, beras masih menjadi komoditi utama dengan kontribusi sebesar 25,52 persen, diikuti oleh rokok kretek filter (8,79 persen), telur ayam ras (4,51 persen), kopi bubuk dan kopi instan (4,32 persen), serta daging ayam ras (4,12 persen). Darwis menekankan bahwa pola konsumsi masyarakat yang masih bergantung pada bahan pangan pokok tersebut menjadi faktor penting dalam mengukur garis kemiskinan.
Selain makanan, Darwis menambahkan komoditi non-makanan juga turut menyumbang terhadap garis kemiskinan. Di daerah perkotaan, perumahan menjadi komoditi terbesar dengan kontribusi 9,18 persen, disusul oleh bensin 3,70 persen, listrik 2,51 persen, pendidikan 1,44 persen, dan perlengkapan mandi 1,15 persen. Di perdesaan, perumahan juga menjadi komoditi yang memberikan kontribusi signifikan, dengan persentase 10,13 persen, diikuti bensin (3,09 persen) dan listrik (1,65 persen).
Darwis menjelaskan bahwa pengeluaran untuk perumahan, bensin, dan listrik sangat mempengaruhi garis kemiskinan di kedua wilayah. Ketersediaan akses terhadap kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan energi menjadi faktor yang sangat memengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga.
Darwis mengingatkan, dengan adanya data tersebut, pentingnya kebijakan yang dapat memastikan akses masyarakat terhadap komoditi-komoditi dasar, baik di sektor pangan maupun non-pangan. Menurutnya, pengelolaan kebutuhan dasar ini sangat berpengaruh dalam menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat.
“Kebijakan yang mengatur distribusi pangan dan non-pangan, seperti perumahan, bensin, dan listrik, perlu lebih diperhatikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pemerintah perlu memberikan akses yang adil dan terjangkau agar beban pengeluaran untuk kebutuhan dasar tidak membebani masyarakat berpendapatan rendah,” ujar Darwis.
Darwis menyoroti betapa pentingnya peran komoditi makanan dan non-makanan dalam garis kemiskinan di Jawa Barat. Beras, rokok, perumahan, bensin, dan listrik menjadi faktor utama yang mempengaruhi kemiskinan. Ke depan, pengelolaan kebijakan yang lebih baik dalam menyediakan akses terhadap komoditi-komoditi ini akan menjadi kunci dalam pengentasan kemiskinan di provinsi ini.(cr1)